Browsing Master of Law by Title
Now showing items 504-523 of 1464
-
KETIDAKSESUAIAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53 TAHUN 2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-11)Perkembangan waralaba saat ini sudah sangat beragam. Mulai dari waralaba asing sampai waralaba lokal. Namun jumlah waralaba lokal jauh berada dibawah waralaba asing. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan ... -
KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-09)Hubungan antara bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini, demikian juga meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Meningkatnya jumlah dana masyarakat, maka meningkat pula ... -
KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PADA TAHAP PENUNTUTAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-23)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum mengenai pemenuhan hak-hak korban pada tahap penuntutan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut ... -
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang kewajiban calon notaris magang menjaga kerahasiaan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kewajiban calon notaris magang dan bagaimana pemberian sanksi bagi ... -
Kewajiban Pelaporan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Profesi Advokat
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-03)Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara eksplisit menyatakan ... -
KEWENANGAN ABSTRACT REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI (SEBUAH GAGASAN SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MASA YANG AKAN DATANG)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-23)Mahkamah Konstitusi yang lahir pada amandemen ketiga membawa pengaruh besar dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pengujian Undang-Undang berupa concrete review yang disematkan dalam salah satu kewenangannya memberikan ... -
KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2013)Tesis ini dengan judul "Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama". Perrnasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan ... -
KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)Tesis ini dengan judul ”Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama”. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan ... -
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, serta tanggung jawab Notaris ... -
KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-13)Dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah Terjadi perubahan paradigrna system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang ... -
KEWENANGAN IDEAL LEMBAGA PENEGAK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, memiliki tugas yang semakin lama semakin berat, yaitu menjaga iklim usaha yang sehat serta menjamin setiap pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama dan adil, seiring dengan ... -
KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK UNTUK MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR SETELAH TERJADINYA PERDAMAIAN DALAM KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-12-14)Kantor pelayanan pajak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi harta wajib pajak tetapi itu tidak dapat dilakukan serta merta terhadap wajib pajak dalam statusnya sebagai debitor didalam perjanjian perdamaian dalam ... -
Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Pecandu narkotika dalam hal-hal tertentu layaknya dapat diberikan sanksi sosial atau rehabilitasi, pecandu narkotika juga dapat dimungkinkan diberikan sanksi berupa pidana karena terdapat adanya kelainan-kelainan tertentu ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU.VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-23)Pasca amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, lahir sebuah lembaga yudisial baru, mempunyai kedudukan setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung bernama Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-05-25)ABSTRAK Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetukan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-27) -
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan Protokolnotaris yang Telah Berumur 25 Tahun
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan ... -
Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (Apht) Akibat Pilihan Hukum Yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/Pa.Yk Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-30)Pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya Lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan. Hal tersebut membuat pelaksanaan kontrak-kontrak juga harus dalam bentuk syariah ... -
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)Ada salah satu Kewenangan Notaris yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang masih sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan yaitu ...