Browsing Master of Law by Issue Date
Now showing items 1-20 of 1392
-
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian/Akta
(Universitas Islam Indonesia, 20-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
PENGUASAAN WARGA NEGARA ASING TERHADAP HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (Studi Kasus Provinsi Bali)
(Universitas Islam Indonesia, 214-05-31)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak menarik para warga negara asing khususnya para investor untuk menanarnkan modal atau investasi di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ... -
PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN BANDAR UDARA DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 215-07-10)Pada era menjamurnya low cost carrier dan meningkatnya persaingan di bisnis penerbangan, terjadi pergeseran trend pengelolaan bisnis kebandarudaraan di berbagai belahan dunia dari monopoli ke privatisasi. Sebaliknya, praktek ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI INDONESIA (KAJIAN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL)
(Universitas Islam Indonesia, 1998-08-14)Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, tetapi terkait juga dengan hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan terhadap pelaksanaan ... -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BIDANG JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2004)Di dalam hukum konsumen, sebagian besar kedudukan konsumen jasa diperoleh sebagai'konsekuensi mengkonsumsi jasa melalui suatu transaksi konsumen (consumer transaction). Tahap pra-transaksi konsumen, adalah suatu prolog ... -
IMPLEMENTASI DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2004-09-10)Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian (mkbruik van omstandigheden) merupakan ha1 yang relatif baru yang masuk dalam kajian ilmu hukum perdata Indonesia, baik dalam teori maupun praktek peradilan. Putusan pengadilan ... -
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KESELAMATAN BARANG (KARGO) DALAM PENGANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992
(Universitas Islam Indonesia, 2005) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK
(Universitas Islam Indonesia, 2005-02-14)Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat di Tirnur Tengah dan berkernbang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada rnasa ... -
PERANAN PERUSAHAAN ASING PATUNGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI
(Universitas Islam Indonesia, 2005-03-19)Keberadaan teknologi dalam proses hdustrialisasi sangat berperan penting, sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia sangat terkait dengau perkembangan ekonomi luar negeri, hal ini dapat dilakukan dengan cara investasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTEK DOKTER
(Universitas Islam Indonesia, 2005-08-08)Praktek kedokteran merupakan suatu upaya pemberian bantuan secara individual kepada pasien berupa pelayanan medis. Hubungan yang terjadi dalam pelayanan medis tersebut terjadi karena adanya kontrak (transaksi terapeutik) ... -
EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2005-09-09)Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan si kap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, ... -
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-16)Hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang diberi tugas untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk meneriina, menleriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur ... -
PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROYEK MULTI YEARS DI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Konsekuensi logs dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari campur tangan eksternal adalah munculnya persaingan. Karena setiap orang nzemiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang dikehendakinya, persaingan antara seorang ... -
FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (Kasus : PERDA Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992)
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tal~un 1992. Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dianggap oleh beberapa kalangan sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dengan dicantumkannya hak-hak korban dalam beberapa peraturan ... -
WANPRESTASI PELAKSANAAN KONTRAK JASA-JASA DALAM RUANGAN RUMBAI ANTARA PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. NUSA INTI SHARINDO PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Dalam pengisian pembangunan di segala bidang, yang sesuai harapan citacita pendiri Negara Republik Lndonesia, merupakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, baik materi maupun spritual. Hal tersebut sesuai dengan ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-07)Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang mengatur tentang ... -
IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-08)Panitia Urusan Piutang Negara atau yang disingkat dengan PUPN adalah suatu Panitia Interdepartemental yang bertugas mengurus piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Instansi Pemerintah atau ... -
KEPEMILIKAN SEBUAH INVENSI SEORANG KARYAWAN YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus PT RAPP)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-08)Dewasa ini dunia telah semakin berkembang, pencapaian kemajuan dibidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan interaksi antar negara, antar perusahaan di berbagai negara, antar individu sebagai ... -
KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-13)Dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah Terjadi perubahan paradigrna system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang ...