KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA

Abstract

Tesis ini dengan judul "Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama". Perrnasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak clan Gas Bumi (SKK Migas) mempunyai kewenangan bertindak dalam menandatangani kontrak-kontrak migas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36PUU-XI2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh SKK Migas dalam menandatangani kontrak-kontrak Migas sertan bagaimana akibat hukurn dari kontrak-kontrak yang ditandantangani atau dilanjutkan pelaksanaannya oleh SKK Migas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Bahan Hukum. Data Primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bwni, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36PUU-Xl2012, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak clan Gas Bumi (SKK Migas) tidak mempunyai kewenangan bertindak dalam rnenandatangani kontrak-kontrak Migas dan kontrak-kontrak Migas yang telah ditandangani dan dilanjutkan pelaksanaannya oleh SKK Migas menjadi batal demi hukurn karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36PUU-XI2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. iii