Browsing Master of Law by Title
Now showing items 118-137 of 1445
-
THE CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA HALAL PRODUCT ASSURANCE ACT Perspective of Islamic Lawand World Trade Organization Law
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-19)This thesis aims to examine the challenges faced by Law No 33 of 2014 (Halal Act) when the halal certification regime will be fully implemented in October 2019. Halal Act is deemed to be problematic. Several protests have ... -
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak
(Universitas Islam Indonesia, 2022)Selain berdampak di bidang kesehatan dan juga bisnis, Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak terhadap dunia hukum, khususnya mengenai kontrak yaitu munculnya masalah dari tidak terpenuhinya prestasi, gagal bayar dan yang ... -
DAMPAK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERIZINAN TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-02-10) -
Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2016-01-23)Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ... -
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (MENGGAGAS ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ... -
Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah Agung)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Dynamics of constitutional development, particularly in relation to the implementation of Constitutional Court decisions, are interesting to discuss, because they cause various problems related to the execution of ... -
Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan
(Universitas Islam Indonesia, 2021-07-21)Penelitian ini akan membahas permasalahan terkait pertama keabsahan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat sementara berdasarkan teori kewenangan dan teori perundang-undangan dan kedua mendesain ... -
DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-07) -
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman terhadap ... -
Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-26)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang terkandung dalam politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di indonesia dan mengajukan atau memberikan konsep ... -
Disparitas Pengadilan Niaga dalam Memutus Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas sebagian Jumlah Piutang
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang. Jenis penelitian hukum ... -
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2013)Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 - 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ... -
DOKTRIN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS TELKOMSEL)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-19)Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama ... -
Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)
(UII, 2016)Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama ... -
DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA CAROK Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-09-08) -
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian serius baik pemerintah maupun masyarakat, dan bukan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa dan upaya pemberantasannya ...