Browsing Master of Law by Title
Now showing items 184-203 of 1445
-
HAK ASASI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA (STUDI TENTANG HAK BERAGAMA BAGI PENGANUT AJARAN SYIAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-08-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM, perlindungan hukum hak beragama di Indonesia dan realitas perlindungan HAM (hak untuk beragama) yang diberikan pemerintah negara ... -
HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-15)Penelitian ini dilakukakn untuk mengkaji seperti apa pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan Masalah ... -
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ... -
HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-24)Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan ... -
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRlD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-09)Fakta yang ada inenunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan ... -
Hak Kekayaan Intelektual, World Intellectual Property Organization (WIPO)
(Universitas Islam Indonesia, 2020) -
HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam prakitinya, ditemukan ... -
HAK MONONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)Monopoli dan/atau pemusatan kegiatanl oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini merupakan syarat ... -
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILU DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Pemilihan Umurn yang demokratis adalah pemilu yang dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan suaranya, tidak terkecuali bagi anggota TNI dan Polri. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat ... -
Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Remission and Assimilation are prisoners' rights stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Apart from being a right, Remission and Assimilation play an important role in the ... -
Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan Di Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-05)Tesis ini meneliti tentang Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama tentang bagaimana legalitas hak ... -
HAK TANGGUNGGAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015)Dalam setiap transaksi perjanjian apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum, aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat ... -
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAIANGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-12-29)Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat dan inengkaji upaya hukuin ... -
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-29)Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji upaya hukum ... -
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG MENJALANKAN AKTIFITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang terjadi secara nyata telah menginspirasi penulis untuk dilakukannya penelitian ini. Idealnya, Peraturan Perundang-Undangan menjadi satu kesatuan yang harmoni dan utuh, tidak ...