Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Mediasi Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Melayu di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman berlakohol menurut adat melayu Riau di Kab siak dan Faktor-faktor yang menghambat pencegahan ... -
Batasan Pembelaan Diri Dalam Tindakan Balasan Korban Perundungan Siber (Cyberbullying) dalam Perspektif Hukum Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Konsep Cyberbullying merujuk pada tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Tindakan ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, ancaman, penghinaan hingga pencemaran nama baik. Bentuk ... -
Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Nasabah pada Sektor Perbankan
(Universitas Islam Indonesia, 2025) -
Perlindungan Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Kepada Konsumen dalam Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pelaksanaan asas proporsionalitas dalam kontrak sangat penting karena memastikan adanya keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban para pihak, mencegah pembebanan yang berlebihan kepada salah satu pihak, dan pada ... -
Pembaruan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan konsep Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, serta merumuskan model konsep baru yang memenuhi ... -
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jala Live Atas Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pada praktiknya seringkali dilanggar, salah satunya melalui ... -
Implementasi Penilaian Merek yang memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya di Lingkungan DJKI
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji implementasi penilaian merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya di DJKI dengan latar belakang masih adanya permohonan pendaftaran merek yang serupa dengan merek terdaftar maupun ... -
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Lahan Kangkung Lombok Berindikasi Geografis Demi Kesejahteraan Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan Kangkung Lombok serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi demi ... -
Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi Perseroan Melalui Pembuatan Surat Kuasa
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Direksi sebagai organ perseroan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memegang kewenangan penuh dalam melakukan pengurusan dan mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, ... -
Relevansi Penerapan Speedy Trial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji relevansi penerapan prinsip peradilan cepat (speedy trial) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi ... -
Analisis Putusan Homologasi Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pembatalan putusan homologasi debitor pailit koperasi ditinjau dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dan bagaimana upaya penyelesaian kasus Putusan Nomor ... -
Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Konsep Justice Collaborator lahir dari semangat untuk mengungkap kasus yang lebih besar, karena korupsi adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa individu dalam satu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. ... -
Kedudukan Hukum Subkontraktor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Oleh Kreditor Kepada Pemilik Proyek (Studi Putusan No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum subkontraktor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor, ketika subkontraktor tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pemilik ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak multidimensi terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Lebih dari sekadar merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan pelanggaran hak ... -
Kemampuan Hukum Pidana dan Praktik KPAID Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pedofilia
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Tindak pidana pedofilia adalah permasalahan hukum yang kompleks karena ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pidana di ... -
Indikasi Praktik Monopoli Dalam Kemitraan PT. Eigerindo MPI dengan Authorized Retailer
(Universitas Islam Indonesia, 2025) -
Kedudukan dan Legalitas Serat Kekancingan Terkait Pendaftaran Tanah di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Serat Kekancingan dalam sistem hukum agraria nasional, serta membandingkan legalitasnya dengan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ... -
Batas Usia dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini peneliti tujukan untuk menganalisa pertanggungjawaban batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama. Bagaimana Kontekstualisasi ... -
Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/puu-xxi/2023 Atas Pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Peradilan Pajak yang selama ini berada dibawah dua kekuasaan, eksekutif dan yudikatif menimbulkan problematika ketatanegaraan, oleh karena terbukanya ruang intervensi melalui pengaturan manajerial administratif Kementerian ... -
Urgensi Formulasi Kebijakan Terhadap Access Benefit Sharing Atas Komersialisasi Produk Obat-obatan Tradisional Yang Berasal Dari Pengetahuan Tradisional Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan sistem access benefit sharing terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional di Indonesia, serta membahas tantangan dan strategi menetapkan sistem ...
RSS 1.0