Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-25)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana politik uang yang terjadi dalam masyarakat dalam perhelatan pemilu. Bagaimana undang-undang pemilu atau electoral law dalam mengatur tindak pidana politik uang, ... -
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan ... -
Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2021-05-25) -
Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-10)Politik hukum pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak sepenuhnya mengatur dan melepas pengelolaan zakat dari terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-08-18)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
Keabsahan Akta Pinjam Pakai Perusahaan Antar Peserta Tender
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini untuk mengkaji keabsahan akta dan tanggung jawab Notaris terhadap pinjam pakai perusahaan antar peserta tender. Fokus masalah pembahasan pertama, mengenai bagaimana keabsahan akta pinjam pakai perusahaan ... -
Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ... -
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Oleh : Dewi Astuti Perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 ... -
Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Transaksi non-tunai dalam akad Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa macam jenis akad dalam perbankan syariah. Mudharabah Merupakan akad berbasis bagi hasil, di mana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal ... -
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan hukum, ... -
Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan ... -
Akad At-Taba’i (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ... -
Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, ... -
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum, selain itu Indonesia juga negara demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah ... -
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kemigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban ... -
Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penilitian ini didasarkan pada realitas rendahnya penyerapan anggaran instansi/lembaga pemerintah oleh pejabat pemerintahan. Pejabat Pemerintahan merasa takut apabila keputusan dan/atau tindakan yang dikeluarkan berujung ... -
Implikasi Penunjukan Langsung Terhadap Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Jasa E-Pos (Electronic Point Of Sales) Di Bandar Udara Soekarno Hatta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ... -
Perlindungan Hukum Atas Simbol Tradisional Keraton Yogyakarta Dari Perspektif Hukum Merek
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewasa ini pengetahuan tradisional (traditional knowledge) telah menjadi isu penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat masyarakat dunia ...
RSS 1.0