Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Penyelenggaraan Perizinan Gedung: Studi Atas Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Multimedia ”MMTC” Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya legalitas bangunan gedung instansi pemerintah sebagai instrumen pengendalian tata ruang dan kepastian hukum, khususnya pada pembangunan Gedung Transformasi Digital STMM ... -
Akibat Hukum tidak dilaksanakannya Penghapusan Jaminan Fidusia Setelah Selesai Perjanjian Pembiayaan
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-un ... -
Penerapan Adat Garap Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pendekatan Restorative Justice di Desa Bunkate Lombok Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial mengenai kedudukan hukum adat dalam hal ini adat garap yang berada di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya pada Desa Bunkate. Garap merupakan mekanisme dalam hukum adat, ... -
Penerapan Safeguard pada Produk Pakaian Jadi di Indonesia Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt) 1994
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Safeguard Produk Pakaian Jadi Di Indonesia Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) – World Trade Organization (WTO) di Indonesia, dengan 2 rumusan ... -
Implementasi Checks and Balances Antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip check and balances antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Perubahan pengaturan ... -
Analisis Karakteristik Pelanggaran Serta Model Pengawasan Pada Penyelenggaraa Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Melalui DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD sebenarnya adalah wacana lama yang kembali berhembus pasca Pilkada 2024 selesai dilaksanakan. Namun, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, ... -
Implementasi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Sebagai Upaya untuk meningkatkan Kualitas Demokrasi (Studi Terhadap Partai Politik di Kota Kendari)
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial mengenai Pendidikan Politik yang dilakukan sekedar formalitas dan seremonial belaka. Fenomena ini berakibat pada masifnya money politik, pergeseran fungsi, dan merosotnya ... -
Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berbasis Environmental Social Governance 4 Plus Siam Cement Group Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini berangkat dari paradoks pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada industri semen yang secara inheren berisiko tinggi terhadap degradasi ekologis. Studi ini berfokus pada PT SCG Indonesia, ... -
Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Nasabah Atas Tindakan Fraud Internal Bank ditinjau dari Prinsip Vicarious Liability
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan fraud internal bank dengan mengacu pada prinsip vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ... -
Urgensi Pembedaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Yang Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini bertujuan untuk mengalasis urgensi pembedaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dalam regulasi Perseroan Terbatas pada sektor bisnis keuangan ... -
Politik Hukum Penentuan Suara Sah Kemenangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Keiikutsertaan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengakibatkan disparitas terhadap nilai-nilai demokrasi lokal ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menurun berujung pada kualitas demokrasi ... -
Analisis Hukum Essential Facilities Doctrine dalam Pelayanan Kargo di Bandara Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penguasaan fasilitas terminal kargo bandar udara oleh PT Angkasa Pura Indonesia sebagai badan usaha milik negara menimbulkan persoalan yuridis dalam perspektif hukum persaingan usaha, khususnya terkait potensi pembatasan ... -
Kebijakan Kriminalisasi Permufakatan Jahat (Studi tentang Pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kompleksitas kehidupan modern yang semakin berkembang dewasa ini justru kerap memunculkan desakan untuk memberlakukan hukum pidana sebagai primum remedium. Dalam soal kriminalisasi, desakan tersebut memunculkan kecenderungan ... -
Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari bentuk legitimasi bahwa Perda harus ditaati oleh segenap warganya. Bagi pelanggar Perda, ketentuan ancaman sanksinya berlaku mengacu ... -
Optimalisasi Hak Cipta untuk mendukung Inovasi Bisnis Digital di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Hak cipta memiliki posisi strategis dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang berkembang pesat di Indonesia. Digitalisasi telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta, sehingga meningkatkan ... -
Dualisme Hukum Pidana dan Hukum Adiministrasi Negara dalam Penyalahgunaan Izin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Milik Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2026) -
Reformulasi Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Mengantisipasi NPS (New Psychoactive Substance) di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni beranjak dari adanya kekosongan norma hukum atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat didalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan I, ... -
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Tesis ini berfokus pada: bagaimana konsep dan regulasi GCG pada perbankan syariah di Indonesia ... -
Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Perpolisian Masyarakat di Polres Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mediasi penal menjadi bentuk penyelesaian perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Hal tersebut di sebabkan karena dengan mediasi penal ini tidak ... -
Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini mengkaji penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia, dengan menitikberatkan pada dua masalah utama yaitu urgensi penerapannya, ...
RSS 1.0