Master of Law

Afghan Girls’ Right to Education Under Taliban Rule (2021–2025): A Legal Analysis Under International Human Rights Law

Ahmadi, Deba (Universitas Islam Indonesia, 2026)

The right to education is universally recognized as a fundamental human right and a central element of human dignity, equality, and social development. Article 26 of the United Nations Universal Declaration of Human ...

Lethal Autonomous Weapons Systems Outside Armed Conflict: Legal Challenges to the Right to Life

Kazimi, Omida (Universitas Islam Indonesia, 2026)

AI has transformed every aspect of human life; one of the most prominent and controversial areas of AI application is its integration into the military and beyond armed conflict. Lethal Autonomous Weapon System (LAWS) ...

Desain Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Implikasi dari Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

Muadin (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pengaturan pengisian jabatan kepala daerah akibat dari pemisahan pemilu lokal dan nasional pada putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024. Permasalahan penelitian ...

Klausul Exit Strategy dalam Perjanjian Pre-Seed pada Kerja Sama Ekosistem Startup di Indonesia

Rahma, Alfi Aulia (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Perkembangan ekosistem startup di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian pre-seed sebagai dasar hubungan hukum antara founder dan investor. Salah satu klausul yang memiliki peranan penting dalam perjanjian ...

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Feminist Legal Theory

Novitasari, Uffi (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini membahas mengenai tuntutan balik terhadap korban TPKS balik pelaku masih sering terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Pelaku kerap memanfaatkan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi ...

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Julianto, Bambang (Universitas Islam Indonesia, 2020)

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang ...

Implikasi Hukum Tanggung Jawab Direksi akibat Pergeseran Makna Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2026

Ummah, Awal (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna kekayaan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum direksi. ...

Penegakan Hukum Pidana Siber atas Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital melalui Optimalisasi Penyidikan Siber

Aristawati, Masyithoh Yumna (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital, yang digunakan sebagai sarana perekrutan, komunikasi, negosiasi, dan pengaturan transaksi ...

Implikasi Hukum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Prasetiyo, Catur (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik pengusung, namun belakangan ini muncul fenomena penonaktifan anggota DPR oleh partai politik ...

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Studi Demarkasi Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Fauzan, Ikramul (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan hukum yang signifikan antara ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi) mengenai garis demarkasi antara kesalahan ...

Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Saraswati, Hoshi Rahma (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap pembuktian pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum dan mengkaji asas praduga tak bersalah jika ...

Upaya Hukum Kreditor atas Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Pengembang (Developer) Perumahan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 03 Tahun 2023 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.P)

Latifah, Annisa (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Upaya Hukum Kreditor atas Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Pengembang (Developer) Perumahan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 03 Tahun 2023 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.P)

Dinamika Kegagalan Reorganisasi dalam PKPU: Analisis Yuridis Putusan 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Relevansinya dengan Model Reorganisasi Chapter 11 Bankruptcy Code

Nugraha, Sigit Ugra (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini membahas kegagalan reorganisasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta faktor – faktor apa saja yang mengakibatkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU ini gagal melalui ...

Penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan

Putri, Indah Astrida Lestari (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Karya Ilmiah ini mengkaji penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan. Seiring dengan semakin intensifnya perubahan iklim, lembaga keuangan ...

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Priority atas Penyimpangan Dana pada Bank Syariah Indonesia

Intan, Wulan Nur (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Tujuan Penelitian ini menganalisis permasalahan Bank Syariah Indonesia ditemukan adanya penyimpangan dana yang menimbulkan kerugian bagi nasabah priority akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai maupun pihak ...

Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia

Talib, Hairul Rizal H (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan doktrin presumption of insolvency dalam permohonan pailit terhadap perlindungan hukum debitur solven di Indonesia, serta mengkaji urgensi rekonseptualisasi ...

Eksekusi Terhadap Harta Pemegang Saham yang Menjadi Jaminan Fidusia dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas

Umam, Khairul (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Penelitian ini mengkaji dua persoalan hukum dalam perkara kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby atas PT Citra Gading Asritama. Persoalan pertama menyangkut status hukum saham pemegang saham yang dijaminkan dengan ...

Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Nara Pidana: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 246/PK.PID.SUS/2018 Dan Nomor 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY.

Nugroho, Satrio (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak nilai-nilai demokrasi. ...

Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dalam Keadilan Restoratif

Yani, Nuri (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Anak merupakan aset bangsa yang menentukan masa depan, namun fenomena kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan narkotika menjadi hambatan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana serta ...

Politik Hukum Pengadopsian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)

Amin, Hafizal (Universitas Islam Indonesia, 2026)

Fokus studi ini berkaitan dengan politik hukum pengadopsian pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di Indonesia telaah perbadingan dengan Negara Turki. Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama, memahami ...

Master of Law

Browse by

Recent Submissions

Afghan Girls’ Right to Education Under Taliban Rule (2021–2025): A Legal Analysis Under International Human Rights Law

Lethal Autonomous Weapons Systems Outside Armed Conflict: Legal Challenges to the Right to Life

Desain Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Implikasi dari Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

Klausul Exit Strategy dalam Perjanjian Pre-Seed pada Kerja Sama Ekosistem Startup di Indonesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Feminist Legal Theory

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Implikasi Hukum Tanggung Jawab Direksi akibat Pergeseran Makna Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2026

Penegakan Hukum Pidana Siber atas Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital melalui Optimalisasi Penyidikan Siber

Implikasi Hukum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Studi Demarkasi Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya Hukum Kreditor atas Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Pengembang (Developer) Perumahan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 03 Tahun 2023 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.P)

Dinamika Kegagalan Reorganisasi dalam PKPU: Analisis Yuridis Putusan 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Relevansinya dengan Model Reorganisasi Chapter 11 Bankruptcy Code

Penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Priority atas Penyimpangan Dana pada Bank Syariah Indonesia

Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia

Eksekusi Terhadap Harta Pemegang Saham yang Menjadi Jaminan Fidusia dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas

Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Nara Pidana: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 246/PK.PID.SUS/2018 Dan Nomor 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY.

Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dalam Keadilan Restoratif

Politik Hukum Pengadopsian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)

Master of Law

Browse by

Recent Submissions

Afghan Girls’ Right to Education Under Taliban Rule (2021–2025): A Legal Analysis Under International Human Rights Law ﻿

Lethal Autonomous Weapons Systems Outside Armed Conflict: Legal Challenges to the Right to Life ﻿

Desain Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Implikasi dari Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional ﻿

Klausul Exit Strategy dalam Perjanjian Pre-Seed pada Kerja Sama Ekosistem Startup di Indonesia ﻿

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Feminist Legal Theory ﻿

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ﻿

Implikasi Hukum Tanggung Jawab Direksi akibat Pergeseran Makna Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2026 ﻿

Penegakan Hukum Pidana Siber atas Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital melalui Optimalisasi Penyidikan Siber ﻿

Implikasi Hukum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ﻿

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Studi Demarkasi Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi ﻿

Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ﻿

Upaya Hukum Kreditor atas Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Pengembang (Developer) Perumahan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 03 Tahun 2023 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.P) ﻿

Dinamika Kegagalan Reorganisasi dalam PKPU: Analisis Yuridis Putusan 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Relevansinya dengan Model Reorganisasi Chapter 11 Bankruptcy Code ﻿

Penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan ﻿

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Priority atas Penyimpangan Dana pada Bank Syariah Indonesia ﻿

Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia ﻿

Eksekusi Terhadap Harta Pemegang Saham yang Menjadi Jaminan Fidusia dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas ﻿

Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Nara Pidana: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 246/PK.PID.SUS/2018 Dan Nomor 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY. ﻿

Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dalam Keadilan Restoratif ﻿

Politik Hukum Pengadopsian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki) ﻿

Afghan Girls’ Right to Education Under Taliban Rule (2021–2025): A Legal Analysis Under International Human Rights Law

Lethal Autonomous Weapons Systems Outside Armed Conflict: Legal Challenges to the Right to Life

Desain Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Implikasi dari Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

Klausul Exit Strategy dalam Perjanjian Pre-Seed pada Kerja Sama Ekosistem Startup di Indonesia

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Feminist Legal Theory

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Implikasi Hukum Tanggung Jawab Direksi akibat Pergeseran Makna Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2026

Penegakan Hukum Pidana Siber atas Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital melalui Optimalisasi Penyidikan Siber

Implikasi Hukum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat: Studi Demarkasi Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya Hukum Kreditor atas Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Pengembang (Developer) Perumahan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 03 Tahun 2023 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.P)

Dinamika Kegagalan Reorganisasi dalam PKPU: Analisis Yuridis Putusan 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Relevansinya dengan Model Reorganisasi Chapter 11 Bankruptcy Code

Penerapan ketentuan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam praktik pemberian kredit pada sektor perbankan

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Priority atas Penyimpangan Dana pada Bank Syariah Indonesia

Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia

Eksekusi Terhadap Harta Pemegang Saham yang Menjadi Jaminan Fidusia dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas

Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Nara Pidana: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 246/PK.PID.SUS/2018 Dan Nomor 37/PID.SUS- TPK/2019/PN.SBY.

Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dalam Keadilan Restoratif

Politik Hukum Pengadopsian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Telaah Perbandingan di Mahkamah Konstitusi Turki)