Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2026)Penelitian ini mengkaji penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia, dengan menitikberatkan pada dua masalah utama yaitu urgensi penerapannya, ... -
Ketidakadilan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berangkat dari pengalaman pekerja PT Panamtex yang terdampak putusan pailit sejak 12 September 2024. Hingga saat ini, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit belum selesai. Hal ini telah secara nyata ... -
Pengadopsian Teknologi Blockchain dalam Pengaturan Sektor Perbankan untuk mencegah Penipuan Online Berupa Deepfake
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan di dalam sektor perbankan, tetapi di sisi lain perkembangan ini turut meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber, khususnya penipuan online berupa ... -
Harmonisasi Asas dan Norma Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Ditinjau dari Hukum Perseroan di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan menimbulkan perdebatan terutama terkait kesesuaian antara konsep Perseroan Terbatas dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dengan bentuk baru yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Pendirian. ... -
Urgensi Keterangan Psikolog Forensik Sebagai Ahli dalam Memberikan Testimoni Korban KDRT dalam Proses Persidangan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berjudul “URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN”, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan psikis, merupakan ... -
Ajaran Kausalitas Dalam Konteks Penetapan Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Praktik penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor seringkali menimbulkan kontroversi dalam menentukan kerugian keuangan / perekonomian negara. Pada beberapa kasus, jumlah kerugian tersebut ... -
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembatalan Transaksi Pre Order di Indonesia (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembatalan transaksi pre order dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum ... -
Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Putusan Ekonomi Syariah No. 950/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan No. 83/Pdt.G/2020/PTA.JK)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan ... -
Prinsip Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Victim-oriented Principle Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Angka tindak pidana penganiayaan serta keterbatasan efektivitas sistem peradilan konvensional dalam mencegah residivisme mendorong perlunya penerapan pendekatan restorative justice yang lebih humanis. Pendekatan ini ... -
Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Independent Crimes
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang independent crimes, yang melihat pada model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam perundang – undang di ... -
Peran Hukum Administrasi dalam Pertanggungjawaban Badan Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Analisis Yuridis berdasarkan Hukum Administrasi Negara)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi peran Hukum Administrasi Negara dalam pertanggungjawaban badan hukum sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pelanggaran kewajiban perpajakan, khususnya terkait penyampaian ... -
Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif: Studi Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya kritik publik terhadap kualitas proses legislasi di Indonesia, khususnya sejak disahkannya Undang- Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan ... -
Rekonstruksi Pengaturan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa urgensi dan menawarkan konsep mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atau dikenal dengan istilah recall. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, apa ... -
Model Reformulasi Ideal Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan Pasal 162 UU Minerba apakah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya lex certa dan lex stricta dan menganalisis model ... -
Konstruksi Hukum Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam Kaitannya Terhadap Penegakan Hukum Tipikor)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berangkat dari adanya disharmoni paradigma penegakan hukum dalam mengonstruksikan unsur penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Dominasi pendekatan represif hukum pidana ... -
Ketepatan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU Tipikor Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup yang merugikan Keuangan Negara ditinjau dari Asas Lex Spesialis Sistematis
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, semakin sering dijumpai perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ... -
Urgensi dan Relevansi Pengaturan Third Party Funding dalam Sistem Hukum Arbitrase Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan TPF di Singapura)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam hubungan komersial nasional dan internasional karena didasarkan pada kebebasan para pihak untuk menyerahkan kewenangan penyelesaian ... -
Pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Syarat Penetapan Tersangka Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini dilatarbelakangi karena beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari institusi yang berwenang ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Hal Direksi Melanggar Fiduciary Duty
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Dewan Direksi terkait pelanggaran kewajiban fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan sanksi hukum yang dikenakan kepada Direksi yang melakukan pelanggaran ... -
Aspek Hukum Persaingan Usaha Atas Masuknya Aplikasi Temu Cina Terhadap UMKM di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kehadiran aplikasi TEMU sebagai platform e-commerce lintas batas asal Tiongkok menimbulkan tantangan serius bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan model bisnis ultra-low-cost ...
RSS 1.0