Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-24)Masih banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup ... -
KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-19)Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan membandingkan di Pengadilan Negeri ... -
IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-24)Masih banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)Penelitian ini berjudul implementasi prinsip bussines judgment rule dalam pengurusan perseroan terbatas. Judul penelitian ini diambil karena, direksi sebagai organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab ... -
ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern. Paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, ... -
KEWENANGAN IDEAL LEMBAGA PENEGAK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, memiliki tugas yang semakin lama semakin berat, yaitu menjaga iklim usaha yang sehat serta menjamin setiap pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama dan adil, seiring dengan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP BACKDOOR LISTING (Studi Kasus Backdoor Listing PT Indonesia Airasia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)Pasar modal merupakan hal penting dalam perkembangan ekonomi negara.Cara perusahaan unutk masuk ke pasar modal adalah dengan menjual saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), ... -
PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-25)Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun ... -
ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, ... -
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, serta tanggung jawab Notaris ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN ORGANISASI IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) TERHADAP PEMANGGILAN PPAT SEBAGAI SAKSI OLEH PENYIDIK TERKAIT TINDAK PIDANA DI KOTA GORONTALO
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi PPAT yang dipanggil sebagai saksi dan peran lembaga IPPAT dalam hal adanya PPAT yang dipanggil sebagai saksi di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode ... -
ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-23)Korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani di Indonesia, hingga diibaratkan seperti “corruption as way of live in Indonesia”. Perbuatan korup telah mengakardan menjalar hampir disetiap instansi pemerintahan ... -
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian dan penulisan tesis ini dalam studi hukum pertanahan yang berkaitan dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidang ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-17)Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ... -
PERANAN DAN KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM AKAD MURABAHAH DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA PADA BANK KALBAR SYARIAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-21)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran dan kedudukan Notaris/PPAT dalam Akad Murabahah pada Bank KALBAR, serta kedudukan Akad Murabahah dimana Jaminan Hak Tanggungan yang dibuat Notaris/PPAT merupakan ... -
PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR TALAK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-31)Penelitian dengan judul “Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Bentuk Surat Kuasa Autentik Dalam Ikrar Talak”, dilatarbelakangi oleh kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal mutlak yang dimiliki ... -
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN (Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-05)Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema kerjasama antara pengelola hutan/pemegang ijin dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk kepentingan ekonomi kedua belah ... -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di Indonesia dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan tersebut melalui tinjauan berdasarkan ... -
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir lewat amandeman ke -3 UUD 1945 termasuk didalamnya amandemen terhadap Lembaga Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sebelum amandemen UUD 1945 ... -
POLITIK HUKUM PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA (Studi tentang Penetapan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui politik hukum penyederhanan sistem kepartaian yang ada di Indonesia sejak era reformasi hingga sekarang serta menganalisis konfigurasi penentuan besaran presentase ...
RSS 1.0