Master of Law
Browse by
Recent Submissions
-
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir lewat amandeman ke -3 UUD 1945 termasuk didalamnya amandemen terhadap Lembaga Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sebelum amandemen UUD 1945 ... -
POLITIK HUKUM PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA (Studi tentang Penetapan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui politik hukum penyederhanan sistem kepartaian yang ada di Indonesia sejak era reformasi hingga sekarang serta menganalisis konfigurasi penentuan besaran presentase ... -
KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN TINDAKAN EUTHANASIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-14)Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang di dalamnya sarat akan nilai dan moral. Euthanasia merupakan tindakan medis ... -
PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-21)Keberagamaan adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan keniscayaan yang tak terelakan. Khususnya dalam masyarakat Provinsi jambi yang memiliki keunikan lokal yang terbilang salah satu suku melayu tertua didunia ... -
PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada setiap orang dengan kategori dewasa baik laki-laki maupun perempuan, melainkan juga sudah merambah pada setiap orang dengan kategori belum dewasa yakni anak-anak. Tindak ... -
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-21)This research aims to test normatively and empirically about criminal law policies in eradication of corruption. As an effort aimed at creating right, fair and efficient regulations, criminal law policies always change ... -
PERAN NOTARIS-PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH MELALUI BANK SYARIAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-27)Penelitian ini berjudul “Peran Notaris-PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Bank Syariah” Hal ini karena terjadinya penyimpangan dalam pembuatan Akta yang terkait dalam pembiayaan kepemilikan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI YANG DIIKUTI DENGAN ADANYA PENGAKUAN HUTANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-27)Studi penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hukum dalam akta perikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan pengakuan hutang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ... -
PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA (Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Keturunan Arab)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11)Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh Notaris, Camat dan Balai Harta ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH/DIHADAPANNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh Negara , adapun produk yang dibuat Notaris adalah akta autentik, karna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya ... -
INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Hingga saat ini sektor perpajakan masih menjadi kontributor pendapatan terbesar negara. Tentunya target penerimaan pajak ini akan selalu meningkat seiring meningkatnya pula kebutuhan modal dalam pelaksanaan tugas-tugas ... -
KEDUDUKAN AUDIT MEDIS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-02)Kesehatan adalah kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia, kedudukan yang begitu penting dalam setiap pola aktivitas kegiatan manusia, ketika kesehatan manusia itu terganggu atau menurun/sakit, maka akan berpengaruh ... -
KEWENANGAN ABSTRACT REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI (SEBUAH GAGASAN SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MASA YANG AKAN DATANG)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-23)Mahkamah Konstitusi yang lahir pada amandemen ketiga membawa pengaruh besar dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pengujian Undang-Undang berupa concrete review yang disematkan dalam salah satu kewenangannya memberikan ... -
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGHAPUSAN KATA DAPAT PERSPEKTIF ADVOKAT DAN KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-02)Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan uji materi (judicial review) tentang penghapusan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam salah ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala perdebatan dalam ... -
Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Thesis ini mengkaji penerapan Asas Ius Curia Novit dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan ... -
Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus Card Skimming)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap keamanan data pribadi nasabah maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank dalam kasus card skimming. Kartu ATM ... -
Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1. Bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet, 2. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak pre order. Penelitian ... -
Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Tinjuan Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam tinjaun hukum Islam. ...
RSS 1.0