Browsing Master of Law by Title
Now showing items 172-191 of 1443
-
Gadai Deposito Berjangka sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, mengetahui apakah pengikatan jaminan deposito ... -
GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-11-17)Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM NKRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-29)Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945.Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) adalah ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-15)Tesis ini membahas tentang gagasan (original intent) Sistem Pemilu yang termaktub dalam konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945, Implementasinya (Sistem Pemilu) pada Pemilu Legislatif ... -
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ... -
Gagasan Pengaturan Pengujian AD/ART Partai Politik di Lembaga Peradilan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan kehidupan politik modern yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Sebagai isntrumen terpenting dalam demokrasi partai politik memainkan ... -
GAGASAN SISTEM PERWAKILAN INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 (STUDI TERHADAP PENGUATAN D P D)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas yang begitu jauh antara DPD dan DPR, disparitas ini bisa dilihat pada terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD (Pasal 22D UUD 1945) sebagai wakil daerah ... -
GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Universitas Islam Indonesia, 2009-05-06)Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya terdiri atas dua aturan hukum yang berlaku, dimana di satu sisi tunduk kepada hub pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, sementara ... -
HAK ASASI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA (STUDI TENTANG HAK BERAGAMA BAGI PENGANUT AJARAN SYIAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-08-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM, perlindungan hukum hak beragama di Indonesia dan realitas perlindungan HAM (hak untuk beragama) yang diberikan pemerintah negara ... -
HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-15)Penelitian ini dilakukakn untuk mengkaji seperti apa pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan Masalah ... -
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ... -
HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-24)Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan ... -
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRlD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-09)Fakta yang ada inenunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan ... -
Hak Kekayaan Intelektual, World Intellectual Property Organization (WIPO)
(Universitas Islam Indonesia, 2020) -
HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam prakitinya, ditemukan ... -
HAK MONONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)Monopoli dan/atau pemusatan kegiatanl oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini merupakan syarat ...