KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA
Abstract
Tesis ini dengan judul ”Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani
Kontrak Kerjasama”.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
mempunyai kewenangan bertindak dalam menandatangani kontrak-kontrak migas
setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang
dimiliki oleh SKK Migas dalam menandatangani kontrak-kontrak Migas sertan
bagaimana akibat hukum dari kontrak-kontrak yang ditandantangani atau
dilanjutkan pelaksanaannya oleh SKK Migas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Bahan
Hukum. Data Primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 36/PUU-X/2012, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
tidak mempunyai kewenangan bertindak dalam menandatangani kontrak-kontrak
Migas dan kontrak-kontrak Migas yang telah ditandangani dan dilanjutkan
pelaksanaannya oleh SKK Migas menjadi batal demi hukum karena tidak sesuai
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Collections
- Master of Law [1445]