Browsing Master of Law by Title
Now showing items 602-621 of 1445
-
PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-07)Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam praktik peradilan pidana indonesia merupakan praktik baru. Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem ... -
PARADIGMA KEPEMILIKAN HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPEMILIKAN ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-31)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana guna mensejahterakan urnat, karena itu undang-undang ini mengarahkan wakaf agar produktif dengan cara ... -
PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA TERDAFTAR BUKAN ATAS NAMA DEBITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-16)Penulisan ini berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor”. Penelitian ini diawali dari terdapatnya kegelisahan penulis terhadap keadaan yang saat ini banyak ... -
Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan ini berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor”. Penelitian ini diawali dari terdapatnya kegelisahan penulis terhadap keadaan yang saat ini banyak ... -
PARATE EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH-KREDIT BANK
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-01)Menurut UUHT telah ditunjukkan secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang di samping itu, hak jaminan atas tanah juga memberikan kemudahan kepada kreditorhank yang bersangkutan untuk mengambil ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-25) -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DPRD KABUPATEN KLATEN (Studi Terhadap Pembentukan Perda No. 8 Th 2011 & Perda No. 9 Th 2011)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-11-01)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten no. 8 dan no. 9 tahun 2011, bentuk partisipasi, unsur-unsur partisipasi serta ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ... -
Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) Pertanahan No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-07)Penelitian tesis ini mengkaji tentang partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Yogyakarta. Perdais ... -
PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET) DALAM PUTUSANPUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-14)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek pasar bersangkutan produk dalam enam putusan kartel yang dibuat oleh KPPU, yaitu putusan No. 10/KPPU-L/2005; No. 26/KPPU-L/2007; No. 24/KPPU-I/2009; ... -
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)Tesis ini berjudul “Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Disrtibusi Beras Mikin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan ... -
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi di BMT ‘Bina Tanjung’ Jember)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-09)Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi ... -
Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Penghapusan dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan pada perjanjian kredit perbankan, jaminan fidusia dianggap mudah, cepat dan sederhana. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang ... -
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dala~n pe~nbuatan rancangan peraturan daerah; 2) Menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan ... -
Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-02)Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan kita Ombudsman ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan )
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-28)Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan ... -
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan telah memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana ... -
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0.80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-30) -
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ...