Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1236-1255 of 1447
-
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah ... -
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah ... -
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-04)Dalam ha1 pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakekat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 pasal30, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan ... -
Problematika Metode Omnibus Law Sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Universitas Islam Indonesia, 2021-07-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyederhanaan regulasi melalui metode Omnibus Law. Penggunaan metode Omnibus Law diterapkan melalui Undang-Undang Nomor ... -
Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2022-02-17)Sejauh ini pemerintah belum memberi kriteria bahwa kondisi kita dianggap normal jika sampai pada tahapan tertentu. sehingga tidak ada jaminan terselenggarannya pilkada serentak nanti terlaksana dengan aman. Kemudian melihat ... -
Problematika Pembentukan Partai Politik Lokal Di Papua Periode 2001-2021
(Universitas Islam Indonesia, 2021-11-20)Pasca reformasi, pemerintahan di Indonesia memiliki semangat untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang sebelumnya dianggap otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi ... -
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukurn di daerah yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintahan Daerah hendaknya partisipatif. Kabupaten Rokan ... -
Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2022-02-17)Peraturan Daerah merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan pengawasan harus diintegrasikan sebagai mekanisme check and balance antara kekuasaan ... -
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13) -
Problematika Penegakan Undang-undang No 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan dalam Masa Pandemi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Problematika penegakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dalam masa pandemi terjadi pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 & Pasal 93. Masing-masing pasal tersebut secara general tidak mampu mendudukan, penggunaan ... -
Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020-10-09)Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai problematika penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh notaris yang melebihi batas kewajaran di kabupaten klaten. Penelitian ini dilakukan menggunakan ... -
Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan ... -
PROBLEMATIKA SURAT INSTRUKSI KEPALA DAERAH NOMOR K.898/I/A/75 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20) -
PROBLEMATIKA YURIDIS DAN POLITIS PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui problematika yuridis dan politis pemilihan walikota Jogjakarta periode 2011-2016. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Apa saja problematika yang dihadapi KPUD Yogyakarta ... -
Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-luka (Studi Putusan Pengadilan)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam penjatuhan pidana, sehingga perlu dilakukan peninjaunan lebih dalam terhadap kesesuaian besarnya pidana dengan pertimbangan yang digunakan hakim, karena pada ... -
Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-07-21)Perjanjian antara penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. Namun, klausula yang dicantumkan didalamnya telah diatur melalui POJK No. 57/POJK.04/2020. Klausula yang diatur ... -
Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT.Golden Traders Indonesia Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi perusahaan berbasis syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dalam praktiknya, kepemilikan Sertifikat Syariah sebagai dasar bagi perusahaan ... -
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)Bahwa dengan adanya otonomi daerah maka daerah berhak dan benvenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom hams mendasarkan pada peraturan ... -
PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAlLITAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau ... -
PUTUSAN MKDKI SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DOKTER YANG DILAPORKAN DALAM SENGKETA MEDIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)Dokter merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, untuk menjalankan profesi ini dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jenjang pendidikan kedokteran hingga sampai pada kebolehan untuk ...