PROBLEMATIKA YURIDIS DAN POLITIS PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016
Abstract
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui problematika yuridis
dan politis pemilihan walikota Jogjakarta periode 2011-2016. Rumusan
masalah yang diajukan yaitu Apa saja problematika yang dihadapi KPUD
Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Yogyakarta periode
2011-2016? Mengapa partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pemilu
Walikota periode 2011-2016 tidak optimal?. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana lebih
memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti dan juga
pendekatan secara politik untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat Kota
Yogyakarta pada Pemilukada Walikota yang lalu. Data penelitian dikumpulkan
dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka cara
menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisantulisan
ilmiah. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif
kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan,
disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan
dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan
sehingga diperoleh jawaban permasalahan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan penarikan dukungan salah satu
partai politik pada salah satu pasangan calon kemudian menimbulkan polemik
terhadap masyarakat Kota Jogja pada khususnya sehingga dan bahwa masih
banyak pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran
administrasi dan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pelaksanaan
pemilukada Kota Jogja yang lalu. Banyaknya data pemilih tetap yang tidak
faktual dan tercecer menjadi salah satu penyebab tingkat golongan putih
(golput) di Kota Jogja tinggi.
Pemilukada Kota Jogja yang lalu dijadikan barometer pelaksanaan
pemilukada-pemilukada di daerah lainnya dikarenakan Jogja yang begitu
dinamis sehingga tak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pelanggaran pidana
misalnya money politik ikut yang paling banyak di temukan oleh Panwaslu.
Namun temuan indikasi pelanggaran-pelanggaran oleh Panwalu Kota Jogja
tidak serta merta dapat diproses secara hukum ini dikarenakan tidak adanya
sanksi pidana yang tegas. Kurangnya alat bukti dan saksi terkadang juga
menjadi kendala bagi Panwalu dalam menyelesaikan temuan indikasi
pelanggaran dilapangan khususnya pelanggaran-pelanggaran pidana.
Penelitian merekomendasikan untuk diaturnya sanksi pidana yang
tegas sehingga dapat membuat pelaku jera dan pelanggaran-pelanggaran yag
sama tidak akan terjadi pada pemilukada-pemilukada lainnya tidak hanya di
Kota Jogja melainkan diseluruh wilayah. Dan juga melakukan pendataan secara
berkala atau sensus penduduk sehingga pada saat akan melaksanakan pemilihan
umum baik Legislatife, Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah data pemilih tetap tidak tercecer lagi
dan benar-benar data yang faktual.
Collections
- Master of Law [1449]