Master of Public Notary: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 132
-
Tanggungjawab Developer Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Perbandingan Antara Perjanjian Konsumen dengan Developer d (Studi Di PT. Rona Sentosa Kabupaten Gorontalo)an Konsumen Dengan Bank
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggungjawab developer dalam jual beli dalam perjanjian jual beli rumah perbandingan antara perjanjian konsumen dengan developer dan konsumen dengan bank. Permasalahan mengenai ... -
Aspek Hukum Pengalihan dan Pengelolaan Harta Wakaf dari Nadzir Perorangan Ke Badan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2025) -
Kepatuhan Syariah terhadap Prinsip Islam dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Pbr )
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara mendalam tingkat kepatuhan prinsip syariah dalam praktik pengalihan hutang (take over) kredit dari bank konvensional ke bank syariah dengan fokus kajian pada Putusan Pengadilan ... -
Penyalahgunaan Akun Ahu Online Milik Notaris dan Upaya Pengendaliannya
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Transformasi digital melalui sistem AHU Online oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam layanan administrasi hukum, khususnya bagi notaris. Kemajuan ... -
Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Kppu Nomor 08/kppu-l/2024)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain. ... -
Tanggung Jawab Notaris dan Perannya Sebagai Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Pdg)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tanggung jawab Notaris dimulai sejak akta dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Tanggung jawab Notaris tidak hanya terhadap kerugian yang timbul atas pembatalan akta melainkan juga terhadap kelalaian atau ... -
Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta di Bawah Tangan Serta Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan No. 291/pdt.g/2021/pn Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perjanjian jual beli tanah pada prinsipnya harus dilakukan dengan akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Realitanya banyak ... -
Implementasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tesis ini meneliti dua persoalan, Pertama problematika dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan di wilayah DIY dan Kedua Bagaimanakah tindak lanjut proses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang adil di DIY. ... -
Analisis Tumpang Tindih Pengaturan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha dalam Putusan Mahkamah Aagung Nomor 48/K/TUN/2020
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia serta mengkaji ratio decidendi yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 48 K/TUN/2020. ... -
Pengaturan dan Sinkronisasi Kewajiban Alih Teknologi bagi Perusahaan Asing di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi kewajiban alih teknologi ... -
Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris Tentang Kewajiban Pemberitahuan dan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia dari Ahli Waris Notaris di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tesis ini meneliti tentang Notaris Tentang Kewajiban Pemberitahuan Dan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Notaris Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini pertama, implementasi ... -
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan Tidak Sahnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1151/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usah Negara sebagai bagian dari sistem Peradilan yang ada di Indonesia memiliki kewenangan dan kompetensi masing- masing dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara sebagimana ... -
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah di Kabupaten Kebumen
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tanah dan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya sering dilakukan melalui transaksi jual beli. Peralihan hak atas tanah dan bangunan wajib dilakukan secara tertulis melalui akta Pejabat Pembuat Akta ... -
Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau KAN memiliki peran penting ... -
Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Elektronik untuk Pendirian Perseroan di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pembuatan akta notaris saat ini masih dilakukan secara konvensional khususnya untuk akta pendirian perseroan di Indonesia sedangkan perkembangan teknologi terus berkembang sehingga terdapat kemungkinan pembuatan akta ... -
Konsep Kepemilikan dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (Studi Kasus Putusan Nomor 36/PDT.G/2020/PTA.JK)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep kepemilikan dalam akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) dan untuk mengenalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak berdasarkan Putusan ... -
Perlindungan Hukum Notaris-ppat Atas Pengambilan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemanggilan Oleh Penyidik (Studi Putusan Praperadilan Nomor 08/Pid.Pra/2024/PN.Plg)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris-PPAT dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan menganalisis perlindungan hukum Notaris-PPAT atas pemanggilan dan pengambilan akta peralihan hak ... -
Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tesis ini meneliti tentang pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana ... -
Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui politik hukum dan Ius Constituendum ... -
Konstitusionalitas Pembatasan Hak Bekerja Terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pasal 12 Huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila (a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah ...