Perjanjian jual beli tanah pada prinsipnya harus dilakukan dengan akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Realitanya banyak ...

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang proses alih media pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan dari sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik di Kabupaten Klaten serta keamanan data dalam ...

Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas yang bergabung menjadi holding company, apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu Perseroan Terbatas. Suatu Perseroan Terbatas bisa menjadi ...

UUJN tidak secara tegas merinci jenis atau cakupan layanan kenotariatan apa saja yang termasuk dalam kewajiban pemberian jasa secara cuma-cuma, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi ...

Penelitian ini menjawab masalah terkait dengan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi peralihan tanah hak ulayat menjadi hak milik dan status hukum tanah hak ulayat menjadi hak milik individu di Jorong Lok Batusandi, ...

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. dengan adanya perkembangan masyarakat global, HaKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan dengan berlakunya Peraturan ...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian dalam konteks praktik adat sando ...

Tesis ini meneliti dua persoalan, Pertama problematika dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan di wilayah DIY dan Kedua Bagaimanakah tindak lanjut proses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang adil di DIY. ...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan. Permasalahan yang ...