Master of Public Notary: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 99
-
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan Tidak Sahnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1151/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usah Negara sebagai bagian dari sistem Peradilan yang ada di Indonesia memiliki kewenangan dan kompetensi masing- masing dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara sebagimana ... -
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah di Kabupaten Kebumen
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tanah dan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya sering dilakukan melalui transaksi jual beli. Peralihan hak atas tanah dan bangunan wajib dilakukan secara tertulis melalui akta Pejabat Pembuat Akta ... -
Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau KAN memiliki peran penting ... -
Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Elektronik untuk Pendirian Perseroan di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pembuatan akta notaris saat ini masih dilakukan secara konvensional khususnya untuk akta pendirian perseroan di Indonesia sedangkan perkembangan teknologi terus berkembang sehingga terdapat kemungkinan pembuatan akta ... -
Konsep Kepemilikan dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (Studi Kasus Putusan Nomor 36/PDT.G/2020/PTA.JK)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep kepemilikan dalam akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) dan untuk mengenalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak berdasarkan Putusan ... -
Perlindungan Hukum Notaris-ppat Atas Pengambilan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemanggilan Oleh Penyidik (Studi Putusan Praperadilan Nomor 08/Pid.Pra/2024/PN.Plg)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris-PPAT dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan menganalisis perlindungan hukum Notaris-PPAT atas pemanggilan dan pengambilan akta peralihan hak ... -
Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tesis ini meneliti tentang pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana ... -
Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui politik hukum dan Ius Constituendum ... -
Konstitusionalitas Pembatasan Hak Bekerja Terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pasal 12 Huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila (a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah ... -
Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis terkait Pengawasan Kepatuhan bagi Notaris atas PMPJ dan LTKM di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini yang Pertama, apakah Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat ... -
Kepastian Hukum Keluasan Ukuran Tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang tidak Sesuai dengan Fakta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian tesis ini tentang Kepastian Hukum Keluasan Ukuran Tanah Yang Tercantum Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Pertama, Apakah ukuran ... -
Kepatuhan terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan Penelitian untuk menganalisis tentang kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan dalam pelaksanaan akad murabahah dan untuk menganalisis tentang tanggung jawab pihak penjual dalam akad murabahah terkait dengan kualitas ... -
Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/pdt.g/2019/PN.prn)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas mengenai legalitas pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas permintaan Pemegang Saham, dengan fokus pada studi kasus ... -
Urgensi Pembaharuan Hukum Terhadap Undang-undang Jabatan Notaris Berbasis Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Transformasi digital yang pesat dalam era disrupsi telah mengubah praktik kenotariatan secara signifikan. Notaris yang berstatus sebagai pejabat umum (officium nobile) kini mulai terlibat dalam praktik-praktik yang ... -
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Berperspektif Kepastian Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2025)UUJN tidak secara tegas merinci jenis atau cakupan layanan kenotariatan apa saja yang termasuk dalam kewajiban pemberian jasa secara cuma-cuma, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi ... -
Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Kematian Debitur (Menurut Kuh Perdata dan Hukum Islam)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pasal 1045 KUH Perdata mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menerima warisan yang diberikan kepadanya. Ahli waris memiliki hak untuk menerima sepenuhnya, menerima dengan hak istimewa, atau menolak ... -
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika terjadi Suatu Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mematuhi peraturan yang berlaku sesuai PP No. 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat ... -
Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Pasca Terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Restructuring digitalisasi land office merupakan sebuah tututan dalam perkembangan transfomasi digital yang memberikan konsekuensi terkait kewenangan dan tanggungjawab Kementerian ATR/BPN untuk menjawab tantangan di ... -
Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris Bagi Para Pihak yang berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Pasal ... -
Ius Constituendum Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penyimpanan protokol notaris adalah kewajiban seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ...