• Implikasi Hukum Klausul Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Studi Kasus Peran Notaris Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No.18/PUU-XVII/2019) 

  Widodo, Muhamad Dhafid (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini mengkaji implikasi hukum klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan ...

• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah Adat di Kota Jayapura Papua 

  Rachmasari, Emmy (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam peran strategis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura serta mengkaji dampak implementasi regulasi pertanahan ...

• Kedudukan Akta dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang dibuat Tanpa Pembacaan di Hadapan Para Pihak Serta Ketidaksesuaian Isi Akta ditinjau Dari Undang - Undang Jabatan Notaris 

  Wahyudi, Alfis (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini mengkaji fenomena penyimpangan prosedur jabatan Notaris, khususnya mengenai pengabaian kewajiban pembacaan akta di hadapan para penghadap serta adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kesepakatan para pihak. ...

• Tantangan Implementasi Crypto-asset Reporting Framework (Carf) dalam Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Pajak Kripto di Indonesia 

  Madani, Dony Kusuma (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Eskalasi perdagangan aset kripto global menciptakan tantangan fiskal serius terkait risiko penghindaran pajak lintas yurisdiksi akibat sifat transaksi yang terdesentralisasi dan anonim. Sebagai respons, Indonesia melakukan ...

• Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Aktanya dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi tentang putusan PN Sleman No.27/Pdt.G/2018/PN.Smn jo. No 39/PDT/2019/PT.YYK) 

  Priyantonojati, Nixon Shadda (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak tanah yang aktanya dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan pengadilan, serta mekanisme perlindungan hukum ...

• Perkembangan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo) 

  Putri, Nanda Silvia (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di masyarakat adat Batak Karo serta mengkaji peran notaris dalam proses peralihan hak waris. Pokok ...

• Pengadopsian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja 

  Ahsan, Muhammad Firman (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja yang dapat dijadikan acuan perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban diantara para pihak. Dalam suatu perjanjian, penting untuk memperhatian ...

• Implikasi Hukum Penilaianhakim Terhadapkeabsahan Akad dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020) 

  Mahdaniah (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara pembiayaan murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1957/PDT.G/2018/PA.JS Jo Putusan Pengadillan Tinggi Agama ...

• Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pembiayaan Line Facility Agreement diperbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumber) 

  Paseng, Kaltzum Salzabiela A (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Line Facility Agreement di PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah KCP Sumber serta bentuk perlindungan hukum terhadap bank syariah ...

• Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan yang disengketakan 

  Fitriana, Novia (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan yang disengketakan serta upaya hukum yang dapat ditempuh ketika objek berada dalam penguasaan pihak lain. Penelitian ...

• Force Majeure Petani Mikro dalam Akad Ba'i As-salam Padi Varietas Mentik Wangi di BMT Amanah Mandiri Wonogiri 

  Noresti, Hilangla Gema (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  The purpose of this study is to analyze the reasons for ba'i not submitting premium quality Mentik Wangi varieties in the ba'i as-salam contract at BMT Amanah Mandiri Wonogiri and to analyze the Force majeure of micro ...

• Peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau 

  Al Khairi, M. Ihsan (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau. ...

• Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Berbasis Kepentingan Umum di Atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman 

  Wahyuningsih, Etty (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui tentang “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Berbasis Kepentingan Umum Di Atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman”. Pengadaan tanah ...

• Implementasi Akad Murabahah dan Perlindungan Hukum Nasabah (Ba’i) Pada PT. BFI Finance Jambi 

  Budi, Grimaldi Setia (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan murabahah di PT. BFI Finance Jambi dengan prinsip syariah serta mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah. Permasalahan yang ditemukan meliputi minimnya ...

• Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Klien dan Laporan Dugaan Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 

  Santosa, Akbar Rachmad (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Tesis ini menganalisis Implikasi Hukum penerapan Prinsip Mengenali Klien serta kewajiban Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun ...

• Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan yang tidak sekaligus dilakukan di Hadapan PPAT yang Berwenang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 222/Pdt.G/2019/PN.Ckr) 

  Arwanashri, Alifa (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  Proses Jual beli tanah di bawah tangan sering menimbulkan konflik, salah satunya kasunya di Pengadilan Negeri Cikarang penjual tanah tidak diketahui keberadaanya pada saat pembeli mendaftarkan tanah tersebut melalui ...

• Tindakan Hukum Direksi dan Komisaris yang telah Berakhir Masa Jabatannya Terkait dengan Tugas Notaris dalam Pembuatan Akta PKR (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN BJB) 

  Az-zahra, Ghina Aslima (Universitas Islam Indonesia, 2025)

  Penelitian ini menganalisis mengenai putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang dalam putusan tersebut diketahui bahwa Direksi dan Komisaris dari PT KSE melakukan RUPS saat masa jabatannya berakhir dan Notaris juga terlibat ...

• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa dihadiri Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Nab) 

  Sasri, Astrie Anindya (Universitas Islam Indonesia, 2026)

  PPAT Sementara merupakan pejabat pemerintah yang ditugaskan sebab jabatannya guna menjalankan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di wilayah yang keterbatasan PPAT yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor ...

• Levering Hak Atas Tanah yang Mendasarkan Pada Akta PPJB yang diakibatkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh) 

  Rosiana, Devi (Universitas Islam Indonesia, 2025)

  Ditemukan masalah dalam sebuah kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh, dimana seharusnya Akta PPJB tidak bisa mengalihkan hak namun dengan adanya putusan pengadilan ini, Akta PPJB yang dikuatkan putusan pengadilan, ...

• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peresmian Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Pembayaran Pajak 

  Fatmawati, Livia (Universitas Islam Indonesia, 2025)

  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan para pihak sebelum meresmikan Akta Jual Beli (AJB), khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ...

View more