Master of Public Notary
Browse by
Recent Submissions
-
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Sebenarnya dalam Hal Tanahnya dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Yyk)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Hak milik atas tanah merupakan hak tertinggi yang hanya dapat dimiliki WNI. Tanah dapat dijadikan jaminan utang melalui Hak Tanggungan dengan perjanjian sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Putusan No. 178/Pid.B/2020/PN Yyk ... -
Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatan Kepada Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat. Pokok masalah yang dikaji adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam ... -
Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Seseorang dinyatakan Mati (Mafqud) Dalam Perkara Waris dan Perkawinan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penetapan keadaan tidak hadir (mafqud) oleh hakim pengadilan agama merupakan salah satu bentuk kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan status individu seseorang yang tidak diketahui ... -
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/ 2022)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/2022 terkait jual beli tanah dan bangunan antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan ... -
Kualifikasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Kepailitan (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kreditur konkuren, yang hak untuk mendapatkan pembayaran atas utangnya mendapatkan perlindungan yang lemah dan tidak memiliki hak istimewa. Penelitian ini bertujuan ... -
Urgensi Pengaturan Kewajiban Notaris untuk menerima Protokol dari Notaris Lain Dalam Undang - Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis terkait urgensi kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fokus kajian penelitian ini mengangkat masalah Pertama, mengenai konsekuensi ... -
Implementasi Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Sando di Masyarakat Rejang (Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian dalam konteks praktik adat sando ... -
Problematika Proses Penerbitan Sertipikat Elektronik dan Implikasi Hukumnya pada Badan Pertanahan Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Dalam mewujudkan modernisasi sistem pendaftaran tanah dengan melakukan pendaftaran tanah pemilik tanah akan mendapatkan bukti kepemilikan tanah berbasis elektronik dengan dokumen yang dihasilkan yaitu sertipikat ... -
Urgensi Hukum Tata Negara Darurat Pada Pengaturan Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparasi Indonesia dengan Negara Malaysia dan Singapura)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian membahas perihal urgensi hukum tata negara darurat pada pengaturan jabatan notaris dalam pembuatan akta di masa Pandemi Covid-19 dengan membandingkan regulasi Pemerintahan Indonesia dengan negara Malaysia ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Hilang(Studi Kasus PT. Bpr Nusamba Banguntapan Bantul)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini dilatarbelakangi pada eksekusi benda jaminan fidusia terhadap kreditur yang wanprestasi pada PT. BPR Nusamba Banguntapan Bantul. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Pertama bagaimana perlindungan ... -
Problematika Infrastruktur Hukum dan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (Studi Terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini berjudul “Problematika Infrastruktur Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (Studi terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk ... -
Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Tentang Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT.DPS.)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT ketika akta yang dibuat dibatalkan oleh Pengadilan. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum yang muncul setelah ... -
Implikasi Hukum Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Akta notaris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti otentik dalam perkara perdata, namun masih sering ditemukan akta yang mengandung cacat yuridis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada ... -
Pengabaian Aspek Formal Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas dan menganalisis terhadap perbuatan Notaris yang melanggar aspek formal dengan mencantumkan harga jual beli saham yang tidak sebenarnya (harga pari) ketika kekayaan perseroan sudah meningkat ... -
Integritas Notaris dalam menjalankan Prinsip Kehati-hatian Atas Akta yang dibuat di Hadapannya Berdasarkan UUJN
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menyajikan analisis konsep bagaimana Integritas notaris merupakan pilar utama dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ... -
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Waris Adat Yang dialihkan Kepemilikannya (Studi di Desa Pantai Harapan, Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris adat atas kepemilikan dan penguasaan tanah warisan adat, serta mengkaji keabsahan peralihan hak atas tanah adat dari pewaris kepada ahli waris ... -
Kedudukan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dengan Skema Bangun Serah Guna Ditinjau dari Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian pemanfaatan tanah kas desa dengan skema bangun serah guna berdasarkan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan ... -
Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusi karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti hak cipta. Namun, salah ... -
Konsekuensi Yuridis Keterlambatan Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Nomor Ahu-168.ah.01 Tahun 2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian bertujuan untuk mengetahui keabsahan Persekutuan Komanditer pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, serta konsekuensi yuridis keterlambatan pendaftaran Persekutuan Komanditer setelah adanya Surat ... -
Konstruksi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Hak Istri Lebih Besar Dibanding Suami dalam Pembagian Harta Bersama
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan hak yang lebih besar kepada istri dibandingkan suami dalam pembagian harta bersama. Rumusan masalah yang pertama, ...
RSS 1.0