Master of Public Notary: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 132
-
Pengawasan Kepatuhan Notaris Atas Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis terkait Pengawasan Kepatuhan bagi Notaris atas PMPJ dan LTKM di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini yang Pertama, apakah Notaris dalam melaksanakan Penerapan PMPJ dan LTKM dapat ... -
Kepastian Hukum Keluasan Ukuran Tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang tidak Sesuai dengan Fakta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian tesis ini tentang Kepastian Hukum Keluasan Ukuran Tanah Yang Tercantum Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Pertama, Apakah ukuran ... -
Kepatuhan terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan Penelitian untuk menganalisis tentang kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan dalam pelaksanaan akad murabahah dan untuk menganalisis tentang tanggung jawab pihak penjual dalam akad murabahah terkait dengan kualitas ... -
Legalitas Pemberhentian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Atas Permintaan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2/pdt.g/2019/PN.prn)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas mengenai legalitas pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atas permintaan Pemegang Saham, dengan fokus pada studi kasus ... -
Urgensi Pembaharuan Hukum Terhadap Undang-undang Jabatan Notaris Berbasis Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Transformasi digital yang pesat dalam era disrupsi telah mengubah praktik kenotariatan secara signifikan. Notaris yang berstatus sebagai pejabat umum (officium nobile) kini mulai terlibat dalam praktik-praktik yang ... -
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Berperspektif Kepastian Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2025)UUJN tidak secara tegas merinci jenis atau cakupan layanan kenotariatan apa saja yang termasuk dalam kewajiban pemberian jasa secara cuma-cuma, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi ... -
Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Kematian Debitur (Menurut Kuh Perdata dan Hukum Islam)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pasal 1045 KUH Perdata mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menerima warisan yang diberikan kepadanya. Ahli waris memiliki hak untuk menerima sepenuhnya, menerima dengan hak istimewa, atau menolak ... -
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika terjadi Suatu Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mematuhi peraturan yang berlaku sesuai PP No. 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat ... -
Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Pasca Terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Restructuring digitalisasi land office merupakan sebuah tututan dalam perkembangan transfomasi digital yang memberikan konsekuensi terkait kewenangan dan tanggungjawab Kementerian ATR/BPN untuk menjawab tantangan di ... -
Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris Bagi Para Pihak yang berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Pasal ... -
Ius Constituendum Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penyimpanan protokol notaris adalah kewajiban seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ... -
Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi sejarah status Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum, yang selanjutnya lebih diperjelas menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ... -
Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Namun, tidak setiap daerahnya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang ... -
Kekuatan Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap Jabatan Sebagai Advokat (Studi Kasus di Kota Jayapura)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat (Studi Kasus di Kota Jayapura). Secara teoritis, Notaris merupakan pejabat umum yang diberi ... -
Implementasi Penggunaan Cyber Notary dengan Pemanfaatan Video Conference dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perseroan Terbatas (PT) terbuka dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media elektronik atau e-RUPS. Dalam e-RUPS dapat menggunakan video conference yang memerlukan peran dari Notaris yang sudah terdaftar di ... -
Perlindungan Hukum Notaris dengan Para Pihak (Resipien-pendonor) dalam Membuat Akta Transplantasi Organ Tubuh Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Dalam penyelenggaraan transplantasi organ berdasarkan Pasal 24 huruf d Permenkes 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi organ diperlukan pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Dalam hal ini tidak ... -
Keabsahan Akta Autentik dari Risalah E-rups PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menganalisis terkait keabsahan akta autentik dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Applikasi eASY.KSEI. Fokus kajiannya yaitu Pertama, apakah akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka ... -
Analisis Hukum Pengaturan Restrukturisasi dan Implementasinya dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Lembaga jasa keuangan perbankan di masa Pandemi Covid-19 melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak dengan didasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Pengaturan restrukturisasi kredit ini masih memiliki ... -
Perlindungan Hukum Ba’i Terhadap Musytari yang Wanprestasi dalam Akad Murabahah di BPR Syariah Al-mabrur Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini berjudul “Perlindunganِ Hukumِ Ba’i Terhadap Musytari Yang wanprestasi Dalam Akad Murabahah”.ِ Bankِ syariahِ dalamِ penyaluranِ danaِ kepada masyarakat mempunyai dua jenis pembiayaan, yaitu dengan system ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apabila Perusahaan sebagai Penjual dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Riset ini mengkaji gugatan perlawanan yang diajukan oleh Anne kepada Eddy Widjaja, S.H., C.N. (Tim Kurator PT Raka Media Swatama (dalam Pailit) dan Yana Suryana, S.E (Direktur Utama PT Raka Media Swatama) berdasarkan Putusan ...