• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

    Thumbnail
    View/Open
    23921031.pdf (1.389Mb)
    Date
    2025
    Author
    Febriani, Hardini
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui politik hukum dan Ius Constituendum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Notaris tergabung kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, adanya Dualisme kepengurusan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah berdampak pada kekacauan administratif yang meluas, dari keabsahan keanggotaan ALB dipertanyakan, kebingungan penerbitan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), pengangkatan calon notaris tertunda, serta perpindahan dan perpanjangan jabatan notaris terhambat hal ini berujung pada melemahnya pelayanan publik, mengganggu legalitas profesi, dan menimbulkan kerugian materiil serta reputasi bagi individu maupun institusi terkait. Kedua, politik hukum Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi perkumpulan Notaris didasarkan untuk memberikan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan integritas profesi notaris. Ketiga Ius constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaitu dimungkinkan multi- bar sepanjang para Notaris berkehendak untuk membentuk organisasi lain selain INI, Adapun sesuai Kemenkum mengakui INI sebagai mitra tunggal dalam fungsi layanan seperti UKEN, magang, rekomendasi, kode etik, dan sanksi, secara yuridis tidak menutup kemungkinan munculnya organisasi notaris lain yang menjalankan fungsi di luar ranah yang telah ditetapkan oleh Kemenkum terhadap INI.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/57879
    Collections
    • Master of Public Notary [99]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV