Analisis Tumpang Tindih Pengaturan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha dalam Putusan Mahkamah Aagung Nomor 48/K/TUN/2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia serta mengkaji ratio decidendi yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 48 K/TUN/2020. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tumpang tindih antara dua rezim hukum berbeda, yaitu hukum pertambangan dan hukum agraria, yang mencerminkan konflik kewenangan dalam pemberian izin atas lahan. Fokus utama kajian ini adalah sengketa antara PT. Brian Anjat Sentosa (pemegang IUP) dan PT. Enggang Alam Sawita (pemegang HGU) atas objek tanah yang sama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap dokumen hukum primer seperti putusan pengadilan, undang-undang sektor pertambangan dan agraria, serta peraturan teknis terkait. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum untuk menggali pertimbangan hukum yang digunakan MA dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi akar dari tumpang tindih perizinan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. MA dalam pertimbangannya menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum dan menegaskan kedudukan sertifikat HGU sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dibatalkan apabila proses penerbitannya cacat. Penelitian ini merekomendasikan adanya sistem perizinan terpadu berbasis data spasial dan harmonisasi norma hukum antara sektor agraria dan pertambangan, serta penguatan peran BPN dalam proses validasi lahan sebelum izin diterbitkan.