Browsing Master of Public Notary by Issue Date
Now showing items 1-20 of 112
-
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apabila Perusahaan sebagai Penjual dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Riset ini mengkaji gugatan perlawanan yang diajukan oleh Anne kepada Eddy Widjaja, S.H., C.N. (Tim Kurator PT Raka Media Swatama (dalam Pailit) dan Yana Suryana, S.E (Direktur Utama PT Raka Media Swatama) berdasarkan Putusan ... -
Analisis Hukum Pengaturan Restrukturisasi dan Implementasinya dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunung Kidul)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Lembaga jasa keuangan perbankan di masa Pandemi Covid-19 melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak dengan didasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Pengaturan restrukturisasi kredit ini masih memiliki ... -
Keabsahan Akta Autentik dari Risalah E-rups PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menganalisis terkait keabsahan akta autentik dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Applikasi eASY.KSEI. Fokus kajiannya yaitu Pertama, apakah akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka ... -
Perlindungan Hukum Notaris dengan Para Pihak (Resipien-pendonor) dalam Membuat Akta Transplantasi Organ Tubuh Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Dalam penyelenggaraan transplantasi organ berdasarkan Pasal 24 huruf d Permenkes 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi organ diperlukan pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Dalam hal ini tidak ... -
Implementasi Penggunaan Cyber Notary dengan Pemanfaatan Video Conference dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Perseroan Terbatas (PT) terbuka dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media elektronik atau e-RUPS. Dalam e-RUPS dapat menggunakan video conference yang memerlukan peran dari Notaris yang sudah terdaftar di ... -
Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pihak pada Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro Pavilion oleh PT Megakarya Astra Prima
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan menganalisa peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak pada pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli apartemen bintaro pavilion oleh PT. Megakarya Astra Prima ... -
Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhillah Kota Pekanbaru
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Bank syariah dalam menjalankan fungsinya dalam menyalurkan produk-produk syariah khususnya murabahah menggunakan perjanjian yang telah disediakan oleh bank itu sendiri yang dikenal kontrak baku atau perjanjian standar. ... -
Peran Notaris dalam Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Pendirian Perseroan Terbatas
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam penerapan atau pengugkapan asas kepemilikan manfaat (beneficial ownership) pada saat pendirian Perseroan Terbatas. Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis ... -
Perlindungan Hukum Ba’i Terhadap Musytari yang Wanprestasi dalam Akad Murabahah di BPR Syariah Al-mabrur Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini berjudul “Perlindunganِ Hukumِ Ba’i Terhadap Musytari Yang wanprestasi Dalam Akad Murabahah”.ِ Bankِ syariahِ dalamِ penyaluranِ danaِ kepada masyarakat mempunyai dua jenis pembiayaan, yaitu dengan system ... -
Penerapan Sanksi Terhadap Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Luar Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Namun, Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran tugas jabatan. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan ... -
Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi sejarah status Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum, yang selanjutnya lebih diperjelas menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ... -
Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Namun, tidak setiap daerahnya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang ... -
Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris Bagi Para Pihak yang berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Pasal ... -
Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Pasca Terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Restructuring digitalisasi land office merupakan sebuah tututan dalam perkembangan transfomasi digital yang memberikan konsekuensi terkait kewenangan dan tanggungjawab Kementerian ATR/BPN untuk menjawab tantangan di ... -
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Jika terjadi Suatu Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mematuhi peraturan yang berlaku sesuai PP No. 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat ... -
Kepastian Hukum Kepemilikkan Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan; pertama, untuk mengetahui kepastian hukumkepemilikan hukum hak atas adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah adat ... -
Urgensi dan Relevansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis urgensi dan relevansi sertipikat elektronik dan hambatan serta Upaya apa saja dalam menjalankannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ... -
Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Protokol notaris menurut Pasal 1 angka 13 UUJN-P yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi ... -
Peranan Organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari Tentang Penentuan Honorarium Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah Notaris di Kota Kendari sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. ... -
Pembatalan Akta Perjanjian Waralaba Teknologi Tuss yang dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ...