Browsing Master of Law by Title
Now showing items 624-643 of 1460
-
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dala~n pe~nbuatan rancangan peraturan daerah; 2) Menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan ... -
Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-02)Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan kita Ombudsman ... -
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan )
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-28)Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan ... -
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan telah memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial memberikan legalitas mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana ... -
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0.80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-30) -
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian/Akta
(Universitas Islam Indonesia, 20-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks ini terutama mengenai ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Putusan Uji Materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisiaI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)Baik secara konstitusional maupun berdasarkan Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Komstitusi yang dirnuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai wewenang untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-08)Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan merupakan salah satu solusi penyelenggaraan pemerintahan di ... -
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Tesis ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG IZIN TEMPAT USAHA DI KOTA KENDARI MENURUT PERDA No. 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Kota Kendari dari aspek pelakasanaan pelayanan publik di bidang izin usaha di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan pendekatan ... -
PELAKSANAAN PEMBERESAN SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN PT BANK JAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-16)Tesis ini mengambil tema Likuidasi Bank di PT Bank Jakarta dan lebih memfokuskan pada hal-hal menghambatnya di dalam pelaksanaan pemberesan pasca dicabut dan ditutupnya PT Bank Jakarta.Pencabutan izin usaha bank pada PT ... -
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-29)Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tgl. 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank Syari’ah lahir sebagai ... -
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ... -
PELAKSANAAN PEMILUKADA ACEH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Studi Terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)Studi ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana kedudukan Putusan Sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Mengapa Mahkamah ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rertibusi Jasa Usaha, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana pelaksanaan ... -
Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-12-17)Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice (2) Menganalisis ... -
PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-18)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan ...