PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010

Abstract

Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu Peraturan Daerah dari hasil karya kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adulah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu ha1 yang' sangat penting dan mempunyai posisi yang sangat vital sebagai saka guru dalam mewujudkan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik dalam menjalankan roda Pemerintafian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, dengan lahirnya Peraturan Daerah tersebut bahwa DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diharapkan untuk tetap mengawal dalam proses pelaksanaannya agar tercipta iklim pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat. Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini meliputi: 1. Bagaimana mekanisme fungsi pengawasan DPRD Proviirsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010? 2. Apa faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010? Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif;. Kcdua, obyek penelitian antara lain: mekanisme fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 serta faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010; Ketiga, subyek penelitian adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartdyang mewakili; Keempat, sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; Kelima, metode pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan wawancara; Keenam, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatz yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti; serta Ketujuh, metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatiJ: