PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
Abstract
Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa
be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu
Peraturan Daerah dari hasil karya kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adulah Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian
APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu ha1 yang' sangat
penting dan mempunyai posisi yang sangat vital sebagai saka guru dalam
mewujudkan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik dalam
menjalankan roda Pemerintafian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi,
dengan lahirnya Peraturan Daerah tersebut bahwa DPRD Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sangat diharapkan untuk tetap mengawal dalam proses
pelaksanaannya agar tercipta iklim pemerintahan yang baik demi kesejahteraan
rakyat.
Masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini meliputi: 1. Bagaimana
mekanisme fungsi pengawasan DPRD Proviirsi Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD
Tahun Anggaran 2010? 2. Apa faktor-faktor penghambat dan upaya tindak
lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran
2010?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, jenis
penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif;. Kcdua, obyek penelitian antara
lain: mekanisme fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 serta faktor-faktor penghambat dan
upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun
Anggaran 2010; Ketiga, subyek penelitian adalah Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartdyang mewakili; Keempat,
sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sekunder. Sumber data
sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; Kelima,
metode pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan wawancara; Keenam,
pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatz yakni mengkaji
peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti; serta Ketujuh, metode analisis data yang
digunakan adalah data kualitatiJ:
Collections
- Master of Law [1447]