PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan )

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD dalam memproduk hukum di Daerah, dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama: Apa hakekat hak inisiatif DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah?, Kedua: Faktor apa yang mendorong dan menghambat DPRD Kabupaten Lembata menggunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan?, Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Lembaga Perwakilan,teori Perundang-undangan dan teori Otonomi Daerah, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka,kemudian analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa baru ada satu Perda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Lembata melalui usul inisiatif DPRD, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, berbagai kendala yang dihadapai DPRD Kabupaten Lembata dalam menghasilkan Perda inisiatif, diantaranya minimnya referensi anggota DPRD terkait persoalan yang dialami masyarakat dikarenakan DPRD lebih sering berkantor ketimbang turun dan melakukan penjaringan aspirasi ditengah-tengah masyarakat, faktor lain adalah sumber daya manusia dan/atau pemahaman legal drafting yang minim oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Lembata. Dengan demikian, lembaga DPRD Kabupaten Lembata perlu mengadakan pelatihan legal drafting agar kelak mampu memanfaatkan hak usul inisiatif-Nya dengan seoptimal mungkin, dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di darah kabupeten Lembata melalu garis politik. Pendidikan politik, peningkatan kualitas kader ditingkatan PARPOL perlu dioptimalisasikan sebelum kader PARPOL ditugaskan menjadi pejuang aspirasi masyarakat diparlemen.