Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Berbasis Kepentingan Umum di Atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui tentang “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Berbasis Kepentingan Umum Di Atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman”. Pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Yogyakarta diatas Tanah Kas Kalurahan berbeda dengan jenis tanah hak milik. Tanah Kas Kalurahan yang digunakan pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta tidak menggunakan mekanisme pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian. Namun, diatur tersendiri pemanfaatan tanah kalurahan bagi pihak lain yang ditentukan dalam peraturan antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Permasalahan dapat dirumuskan pertama: Bagaimana proses pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta untuk kepentingan umum di atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman?, kedua Apa saja hambatan dan bagaimana upaya

penyelesaian dari Kasultanan mengenai pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Solo- Yogyakarta di atas Tanah Kas Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman?. Jenis penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk menghasilkan data secara deskriptif yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta tidak melalui mekanisme pelepasan hak. melainkan diatur tersendiri secara khusus dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Meskipun tidak melalui mekanisme peralihan hak dan ganti kerugian, akan tetapi dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).