http://hdl.handle.net/123456789/55237 Mon, 28 Sep 2026 19:37:38 GMT 2026-09-28T19:37:38Z http://hdl.handle.net/123456789/66925 Access to Justice Korban terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat Prastiwi, Fawwas Aufaa Taqiyyah Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur melalui instrumen hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP Nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya korban masih menyelesaikan permasalahan hukum tersebut melalui perceraian dibandingkan mekanisme hukum pidana sehingga memunculkan permasalahan dalam terpenuhinya access to justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan access to justice bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menganalisis hambatan dan strategi pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta analisis putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan access to justice bagi korban belum berjalan optimal karena korban umumnya baru mengetahui mekanisme pidana setelah mengajukan perceraian atau memperoleh informasi dari aparat penegak hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, belum adanya parameter yang jelas mengenai unsur penelantaran rumah tangga, koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur, serta faktor sosial dan ekonomi korban. Strategi pemenuhan access to justice dilakukan melalui penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban (people-centred justice), peningkatan edukasi hukum, pembentukan mekanisme rujukan (referral system) yang terintegrasi, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66925 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66911 Konstruksi Hukum Klausul Wa’d Hibah dalam Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dan Akibat Hukum terhadap Prinsip Pemisahan Akad dalam Perspektif Hukum Islam Iwaldo, M Farrel Penelitian ini membahas permasalahan klausul wa’d hibah dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yang berpotensi mengaburkan batas antara janji pemindahan kepemilikan dan akad hibah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi hukum klausul wa’d hibah dalam IMBT serta akibat hukumnya apabila klausul tersebut dirumuskan seolah-olah memindahkan kepemilikan sejak awal akad ijarah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, hukum Islam, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, fatwa DSN-MUI, KHES, serta literatur hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul wa’d hibah harus ditempatkan sebagai janji pemindahan kepemilikan setelah masa ijarah berakhir, bukan sebagai akad hibah yang berlaku sejak awal. Apabila klausul tersebut dirumuskan secara tidak tepat, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan status objek, kedudukan ujrah, dan pembagian risiko kepemilikan. Kesimpulannya, klausul wa’d hibah yang tepat harus menegaskan pemisahan antara ijarah sebagai akad pemanfaatan, wa’d sebagai janji, dan hibah sebagai akad pemindahan kepemilikan agar IMBT tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66911 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66910 Ketaatan Masyarakat terhadap Keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam Penyelesaian Pewarisan (Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur) Djanah, Nur Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan penyelesaian pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur? 2) Upaya hukum apa yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi objek sengketa waris pada masyarakat hukum Dayak Kenyah di Desa Pampang. Subyek penelitian ini adalah masyarakat adat dan Kepala Adat Dayak Kenyah. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap putusan kepala adat secara umum tergolong tinggi. Namun demikian, dalam realitas sosial yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, dan akses terhadap sistem hukum nasional, terdapat sejumlah kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan adat, terdapat 31 sengketa waris pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, hanya ditemukan 2 kasus yang tidak menaati putusan dari kepala adat Dayak Kenyah. Upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat suku Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan adalah melakukan musyawarah ulang, pihak yang keberatan diberi kesempatan menyampaikan alasan ketidakpuasannya. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, kepala adat dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang tidak menaati keputusan. Sanksi adat dalam masyarakat Dayak Kenyah memiliki fungsi represif dan restoratif. Jika pihak bersengketa tidak terima maka dapat ditempuh jalur hukum formal melalui pengadilan negara. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66910 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66909 Pelaksanaan Ruislag Tanah Bengkok yang Berada pada Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Beserta Pemberian Tanah Pengganti di Kabupaten Majalengka (Studi pada PT. Embee Textil Majalengka) Putra, Muhammad Dimas Riko Pratama Putra Pelaksanaan ruislag tanah bengkok yang berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kerap menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari aset desa, tanah bengkok memiliki peranan penting dalam menunjang kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa, sehingga proses pemindahtanganannya harus dilakukan secara cermat dengan mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ruislag tanah bengkok di kawasan LSD beserta pemberian tanah pengganti di Kabupaten Majalengka, serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ruislag tanah bengkok pada kawasan LSD wajib memenuhi persyaratan administratif, memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah, dan menyediakan tanah pengganti yang mempunyai nilai serta fungsi yang setara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan prosedur, seperti tidak lengkapnya persetujuan, ketidaksesuaian mekanisme administrasi, serta permasalahan terkait status hukum tanah pengganti. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat mengakibatkan ruislag dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pemerintah desa, pihak swasta, maupun pejabat pembuat akta tanah. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66909 2026-01-01T00:00:00Z