http://hdl.handle.net/123456789/55237 2026-06-26T05:43:58Z http://hdl.handle.net/123456789/63746 Analisis Yuridis Penggabungan yang dilakukan Oleh Badan Hukum Perorangan Arfianti, Nunung Dalam UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terdapat ketentuan terkait Badan hukum perorangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan PT konvensional. Penerapan Badan hukum perorangan akan menimbulkan disparitas peraturan dengan PT konvensional berdasarkan UU PT. Permasalahan lainnya terkait merger dalam Badan hukum perorangan, sampai dengan saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan merger oleh Badan hukum perorangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yang pada intinya sumber yang digunakan untuk menjawab permasalahan berasal dari bahan-bahan hukum. Adapun hasil penelitian serta kesimpulan dalam Penelitian ini yaitu, 1) Ada kekosongan hukum apabila Badan hukum perorangan akan melakukan merger, mengingat tuntutan zaman serta era globalisasi pada saat ini menuntut agar Badan hukum perorangan dapat bersaing dengan PT konvensional. Untuk itu, perlu diatur secara eksplisit merger terhadap Badan hukum perorangan. 2) Saat ini ketentuan tentang merger dalam UU PT hanya mengatur PT persekutuan modal. Dengan demikian, sebelum melakukan merger perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari badan hukum perorangan menjadi PT persekutuan modal terlebih dahulu untuk masing-masing entitas badan hukum perorangan. 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/63668 Implikasi Hukum Klausul Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Studi Kasus Peran Notaris Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No.18/PUU-XVII/2019) Widodo, Muhamad Dhafid Penelitian ini mengkaji implikasi hukum klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan menjelaskan klausul tersebut agar selaras dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah karakter klausul eksekutorial yang semula bersifat absolut menjadi bersyarat, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi dokumen dan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sedangkan dalam hal terjadi keberatan atau sengketa, eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab notaris untuk merumuskan klausul eksekutorial secara proporsional dan kondisional, menjelaskan konsekuensi hukumnya secara komprehensif kepada para pihak, serta mencegah penggunaan sertifikat fidusia sebagai dasar legitimasi tindakan eksekusi yang bersifat koersif. Dengan demikian, notaris memiliki peran strategis dalam menjembatani kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/63654 Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah Adat di Kota Jayapura Papua Rachmasari, Emmy Tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam peran strategis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura serta mengkaji dampak implementasi regulasi pertanahan nasional terhadap pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Pokok masalah yang diangkat bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura Papua? Dan bagaimana pengaruh regulasi dan kebijakan pertanahan terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura Papua? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta wawancara semiterstruktur bersama para PPAT dan BPN di Kota Jayapura, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui logika induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT di Kota Jayapura berfungsi sebagai jembatan yuridis krusial yang mentransformasi bukti kepemilikan adat menjadi kepastian hukum nasional, dengan tetap menjadikan legitimasi Ondoafi sebagai pilar utama penentu keabsahan pelepasan tanah dalam Surat Pelepasan Adat. Namun, keberadaan kebijakan pertanahan nasional yang bersifat sentralistik serta target batas waktu pendaftaran tanah tahun 2026 telah memicu arus transformasi hak adat ke formal secara masif. Fenomena ini menuntut PPAT untuk mampu menavigasi keseimbangan antara kepatuhan administratif negara dan penghormatan terhadap pluralisme hukum adat guna meminimalisir risiko sengketa hukum serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Jayapura di masa depan. 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/63653 Kedudukan Akta dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang dibuat Tanpa Pembacaan di Hadapan Para Pihak Serta Ketidaksesuaian Isi Akta ditinjau Dari Undang - Undang Jabatan Notaris Wahyudi, Alfis Penelitian ini mengkaji fenomena penyimpangan prosedur jabatan Notaris, khususnya mengenai pengabaian kewajiban pembacaan akta di hadapan para penghadap serta adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kesepakatan para pihak. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang menciptakan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan pembacaan akta guna memastikan transparansi dan kebenaran materiil. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum akta yang dibuat tanpa pembacaan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, termasuk analisis terhadap Putusan Nomor 560 K/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang dibuat tanpa melalui prosedur pembacaan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta yang semula merupakan alat bukti sempurna kehilangan otentisitasnya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika terbukti mengandung cacat formil dan materiil. Bentuk pertanggungjawaban Notaris mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Secara perdata, Notaris wajib memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Secara administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas. 2026-01-01T00:00:00Z