http://hdl.handle.net/123456789/55237 2026-05-17T13:55:45Z http://hdl.handle.net/123456789/62333 Tindakan Hukum Direksi dan Komisaris yang telah Berakhir Masa Jabatannya Terkait dengan Tugas Notaris dalam Pembuatan Akta PKR (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN BJB) Az-zahra, Ghina Aslima Penelitian ini menganalisis mengenai putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang dalam putusan tersebut diketahui bahwa Direksi dan Komisaris dari PT KSE melakukan RUPS saat masa jabatannya berakhir dan Notaris juga terlibat dalam hal ini yaitu membuat Akta PKR berdasarkan RUPS tersebut. Maka dapat diambil dua rumusan masalah yaitu pertama bagaimana akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS sebuah PT pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yaitu berfokus pada pendekatan pustaka, perundang-undangan serta putusan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Direksi dan Komisaris kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama PT dikarenakan telah berakhir masa jabatannya. Maka akibat hukumnya adalah RUPS yang diadakan menjadi batal demi hukum. Hasil penelitian kedua adalah tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Notaris tersebut terhadap Akta PKR yang dibuat berdasar RUPS yang tidak sah adalah berupa pertanggungjawaban perdata, administratif, dan/atau pidana. Kemudian Notaris juga seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap untuk menunda pembuatan Akta PKR dan melakukan RUPS ulang dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Kesimpulan yang dapat diambil ialah akibat hukum dari pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikatakan batal demi hukum sehingga segala hal yang berhubungan dengan RUPS tersebut tidak sah dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dari Notaris tersebut karena telah membuat Akta PKR berdasarkan RUPS yang batal demi hukum ada tiga yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/62292 Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa dihadiri Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Nab) Sasri, Astrie Anindya PPAT Sementara merupakan pejabat pemerintah yang ditugaskan sebab jabatannya guna menjalankan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di wilayah yang keterbatasan PPAT yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini meneliti tanggung jawab PPAT Sementara terhadap pembuatan akta jual beli tanpa dihadiri ahli waris yang dibatalkan pengadilan dan perlindungan hukum bagi ahli waris atas beralihnya tanah berdasarkan akta jual beli tanpa dihadiri ahli waris yang berhak. Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab PPAT Sementara terhadap pembuatan akta jual beli tanpa dihadiri ahli waris yang dibatalkan pengadilan dan perlindungan bagi ahli waris atas beralihnya tanah berdasarkan akta jual beli tanpa dihadiri ahli waris yang berhak. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini PPAT Sementara pada Putusan Pengadilan Nabire Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Nab terbukti lalai dan melanggar sehingga dikenakan tindakan tegas meliputi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan tanggung jawab administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat namun tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana sebab PPAT Sementara tidak mengetahui ahli waris dalam pembuatan akta jual beli tidak hadir, pemilik tanah telah meninggal, dan tidak melakukan pengecekan keaslian data. Perlindungan bagi ahli waris dapat ditempuh dengan perlindungan represif yaitu mengajukan gugatan pengadilan atas sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris, maka ahli waris yang sah atas tanah warisan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menempuh jalur litigasi. 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/62290 Levering Hak Atas Tanah yang Mendasarkan Pada Akta PPJB yang diakibatkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh) Rosiana, Devi Ditemukan masalah dalam sebuah kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh, dimana seharusnya Akta PPJB tidak bisa mengalihkan hak namun dengan adanya putusan pengadilan ini, Akta PPJB yang dikuatkan putusan pengadilan, dapat digunakan sebagai levering dan tidak perlu lagi dibuatnya AJB oleh PPAT, sekaligus dapat menjadi instrumen balik nama di BPN. Maka aspek hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pemindahan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dapat digantikan dengan Putusan Pengadilan. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Akta PPJB yang dikuatkan oleh putusan pengadilan dapat digunakan sebagai levering dalam peralihan hak atas tanah? dan bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional yang leveringnya berdasarkan putusan pengadilan?. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis Akta PPJB yang dikuatkan oleh putusan pengadilan dapat digunakan sebagai levering dalam peralihan hak atas tanah dan untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional yang leveringnya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini pertama putusan pengadilan yang menguatkan Akta PPJB dapat dijadikan instrumen peralihan hak atas tanah, sehingga tidak diperlukan lagi AJB yang dibuat oleh PPAT dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar balik nama di BPN, kedudukannya sama dengan pendaftaran tanah secara sporadik termasuk prosedur pendaftarannya. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/62272 Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peresmian Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Pembayaran Pajak Fatmawati, Livia Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan para pihak sebelum meresmikan Akta Jual Beli (AJB), khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah PPAT dapat meresmikan AJB hak atas tanah sebelum BPHTB dan PPh dibayarkan, serta apa konsekuensi hukum bagi PPAT yang telah meresmikan AJB sebelum para pihak membayar pajak Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak dapat meresmikan AJB apabila BPHTB dan PPh belum dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila terdapat pemalsuan dokumen pembayaran pajak tanpa sepengetahuan dan tanpa keterlibatan PPAT, namun AJB tetap diresmikan, maka AJB tersebut berpotensi batal demi hukum. Konsekuensi hukum bagi PPAT yang meresmikan Akta Jual Beli (AJB) sebelum para pihak membayar pajak meliputi sanksi administrasi, tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian, serta sanksi pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau turut serta dalam pelanggaran ketentuan perpajakan. Disarankan agar PPAT menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan bukti pembayaran BPHTB dan PPh sebelum peresmian AJB. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan serta membangun sistem verifikasi pembayaran pajak yang terintegrasi dengan PPAT untuk mencegah pemalsuan dokumen. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan kepada PPAT mengenai tanggung jawab hukum dalam bidang perpajakan perlu ditingkatkan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam peralihan hak atas tanah. 2025-01-01T00:00:00Z