http://hdl.handle.net/123456789/55237 2026-04-26T00:46:01Z http://hdl.handle.net/123456789/61441 Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Sebenarnya dalam Hal Tanahnya dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Yyk) Fikriyannoor, Muhammad Iqbal Hak milik atas tanah merupakan hak tertinggi yang hanya dapat dimiliki WNI. Tanah dapat dijadikan jaminan utang melalui Hak Tanggungan dengan perjanjian sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Putusan No. 178/Pid.B/2020/PN Yyk mengungkap kasus pemalsuan identitas dan dokumen untuk menjaminkan tanah milik orang lain tanpa izin, yang merugikan pemilik sah dan berujung pada sanksi pidana bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis terhadap keabsahan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen identitas dan sertipikat tanah palsu serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah ketika tanah dijaminkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendektan kasus, disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur tidak sah mengalihkan tanah melalui Hak Tanggungan jika pengajuan kredit dilakukan dengan identitas palsu atau kebohongan yang disengaja, karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sehingga batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut melanggar asas kebenaran, kejujuran, dan kepastian hukum. Pemilik sah berhak memperoleh perlindungan hukum penuh melalui jalur pidana terhadap pelaku, jalur perdata untuk pembatalan perjanjian berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, serta jalur administratif berupa permohonan blokir dan penghapusan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setelah adanya putusan pengadilan yang sah. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61414 Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatan Kepada Masyarakat Dinata, Himmawan Lutfi Penelitian ini membahas perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat. Pokok masalah yang dikaji adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini terbilang penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah akta yang dibuat lewat pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris kepada klien. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada notaris yang diteliti hanya menerima masing-masing 14 akta dan 9 akta yang dibuatkan secara cuma-cuma. Berdasarkan hasil penelitian secara cuma-cuma tersebut hanyalah honor notaris, namun untuk pajak yang wajib dibayarkan tetap ditanggung klien. Kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis yaitu ketiadaan parameter hukum yang jelas dan terukur dalam mendefinisikan “orang tidak mampu” menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, sehingga sangat bergantung pada penilaian subjektif notaris. Kedua, lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah hingga Pusat serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya menyebabkan tidak optimal pelaksanaannya. Ketiga, ditemukan adanya tarik- menarik antara idealisme notaris yang mengutamakan pelayanan publik dengan tekanan ekonomi yang dapat mendorong perilaku komersial, sehingga pelayanan cuma-cuma yang diberikan seringkali terbatas pada konsultasi dan tidak mencakup seluruh kewenangannya. Akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu belum optimal, dikarenakan belum adanya kejelasan sanksi yang diterapkan. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61406 Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Seseorang dinyatakan Mati (Mafqud) Dalam Perkara Waris dan Perkawinan Prasetyo, Nurhadi Penetapan keadaan tidak hadir (mafqud) oleh hakim pengadilan agama merupakan salah satu bentuk kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan status individu seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menetapkan mafqud berdasarkan analisis terhadap sepuluh putusan pengadilan agama di Indonesia. Fokus utama terletak pada dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memaknai frasa “tidak diketahui hidup dan matinya” dalam putusan mafqud; dan kedua apa saja parameter yang digunakan hakim dalam menetapkan status mafqud terhadap seseorang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi dalam penetapan mafqud sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, bukti administrasi, dan lama waktu ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dijangkau secara fisik maupun informasi. Hakim cenderung menggunakan parameter waktu minimal 4 tahun kehilangan kontak tanpa kejelasan hidup atau mati, serta adanya kepentingan hukum pihak yang ditinggalkan, seperti istri, ahli waris, atau wali anak. Meskipun terdapat kesamaan pola penalaran, masih ditemukan variasi dalam interpretasi dan penerapan parameter antar putusan, yang mengindikasikan perlunya pedoman atau standar normatif yang lebih tegas dalam menetapkan mafqud guna menjaga kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum acara di pengadilan agama serta memperkuat peran hakim dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61388 Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/ 2022) Pratiwi, Maharani Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/2022 terkait jual beli tanah dan bangunan antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta menganalisis keabsahan pengikatan jual beli tanah dan bangunan tersebut. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana paradigma pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Objek penelitian adalah perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan di Yogyakarta sebagaimana menjadi objek Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/2022, dengan subjek penelitian Yayasan Batang Hari, Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Notaris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/2022 menegaskan dominasi paradigma legal-positivistik dalam hukum acara perdata dengan menekankan kepastian hukum prosedural melalui syarat legal standing serta perlindungan bagi transaksi formal dan pembeli beritikad baik, namun pendekatan ini mengabaikan peluang pemeriksaan substantif terhadap status kepemilikan tanah, kewenangan yayasan, dan klaim historis para pemohon kasasi sehingga menyisakan kekosongan keadilan materiil. Keabsahan PPJB antara YBHSSS dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinilai sah secara formil tetapi tetap menimbulkan keraguan substantif sehingga menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam sengketa agraria. 2025-01-01T00:00:00Z