• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau

    Thumbnail
    View/Open
    23921039.pdf (908.9Kb)
    Date
    2026
    Author
    Al Khairi, M. Ihsan
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Objek penelitiannya adalah pengawasan terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau. Subyek penelitian ini adalah Dewan Kehormatan Notaris wilayah Riau. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau dalam pengawasan promosi jabatan menunjukkan diskrepansi antara kerangka normatif dan implementasi. Secara normatif, Peraturan DKP INI Nomor 3 dan 4 Tahun 2017 telah mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi secara terstruktur. Namun di lapangan, Dewan Kehormatan Notaris mengalami kelumpuhan fungsional akibat terjebak paradigma hukum otonom yang legalistik-formalistik. Metode pengawasan yang dijalankan sangat prosedural dan represif, namun belum responsif. Selanjutnya Penerapan sanksi terhadap Notaris pelaku promosi jabatan di Riau mengalami kontradiksi antara kekuatan normatif dan lemahnya implementasi. Sistem sanksi berlapis dari teguran hingga pemberhentian tetap telah diatur secara komprehensif, namun realitasnya terjadi kegagalan sistemik akibat tiga hambatan yaitu hambatan pembuktian, hambatan prosedural, dan hambatan kultural.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/63557
    Collections
    • Master of Public Notary [174]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV