Master of Public Notary: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 112
-
Tindakan Hukum Direksi dan Komisaris yang telah Berakhir Masa Jabatannya Terkait dengan Tugas Notaris dalam Pembuatan Akta PKR (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN BJB)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis mengenai putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang dalam putusan tersebut diketahui bahwa Direksi dan Komisaris dari PT KSE melakukan RUPS saat masa jabatannya berakhir dan Notaris juga terlibat ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa dihadiri Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Nab)
(Universitas Islam Indonesia, 2026)PPAT Sementara merupakan pejabat pemerintah yang ditugaskan sebab jabatannya guna menjalankan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di wilayah yang keterbatasan PPAT yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor ... -
Levering Hak Atas Tanah yang Mendasarkan Pada Akta PPJB yang diakibatkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Ditemukan masalah dalam sebuah kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Skh, dimana seharusnya Akta PPJB tidak bisa mengalihkan hak namun dengan adanya putusan pengadilan ini, Akta PPJB yang dikuatkan putusan pengadilan, ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peresmian Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Pembayaran Pajak
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan para pihak sebelum meresmikan Akta Jual Beli (AJB), khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ... -
Peran Organisasi Notaris dalam Penguatan Etika Profesi Anggotanya di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas jabatannya harus dilandasi oleh etika profesi yang kuat dan berintegritas. Organisasi ... -
Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Objek Jaminan Praktik Perbankan di Tasikmalaya
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. dengan adanya perkembangan masyarakat global, HaKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan dengan berlakunya Peraturan ... -
Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta yang mendasarkan Keterangan dan/atau Data yang Palsu dari Penghadap
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap dalam hal Notaris tidak mengetahui kepalsuan tersebut, serta menganalisis bentuk ... -
Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Terkait Pembuatan Akta Waris
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dalam menjamin pemahaman dan kepastian hukum bagi para ahli waris terkait pembagian harta peninggalan serta ... -
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan dan tanggung jawab hukum Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Guna Usaha Atas Tanah dalam Kasus Penetapan Tanah Terlantar Oleh Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2025) -
Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik (Studi Kasus Putusan No. 73/Pid/2023/PT BDG)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan mencederai keotentikan akta serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sebagai ... -
Alih Media Pendaftaran Hak Atas Tanah Terhadap Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang proses alih media pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan dari sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik di Kabupaten Klaten serta keamanan data dalam ... -
Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Larangan promosi notaris merupakan instrumen untuk menjaga martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang ... -
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Sebenarnya dalam Hal Tanahnya dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Yyk)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Hak milik atas tanah merupakan hak tertinggi yang hanya dapat dimiliki WNI. Tanah dapat dijadikan jaminan utang melalui Hak Tanggungan dengan perjanjian sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Putusan No. 178/Pid.B/2020/PN Yyk ... -
Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatan Kepada Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat. Pokok masalah yang dikaji adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam ... -
Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Seseorang dinyatakan Mati (Mafqud) Dalam Perkara Waris dan Perkawinan
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penetapan keadaan tidak hadir (mafqud) oleh hakim pengadilan agama merupakan salah satu bentuk kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan status individu seseorang yang tidak diketahui ... -
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/ 2022)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/PDT/2022 terkait jual beli tanah dan bangunan antara Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dengan Pimpinan ... -
Kualifikasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Kepailitan (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kreditur konkuren, yang hak untuk mendapatkan pembayaran atas utangnya mendapatkan perlindungan yang lemah dan tidak memiliki hak istimewa. Penelitian ini bertujuan ... -
Urgensi Pengaturan Kewajiban Notaris untuk menerima Protokol dari Notaris Lain Dalam Undang - Undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis terkait urgensi kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fokus kajian penelitian ini mengangkat masalah Pertama, mengenai konsekuensi ... -
Implementasi Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Sando di Masyarakat Rejang (Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian dalam konteks praktik adat sando ...