Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 35-54 of 109
-
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ... -
KONSEP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM EKONOMI YANG SESUAI PRINSIP SYARI’AH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-07-05)Prinsip syariah yaitu berprisip hukum islam dalam melaksanakan kegiatan usaha mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, ... -
KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pergeseran Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First to File) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa ... -
KONSISTENSI PENGATURAN PENYERAHAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-24)Penelitian ini bertujuan menjm ab pertanyaan akademis tentang konsistensi pengaturan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dun daerah dalam pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Metode penelitian yang ... -
KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-06-07)Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, ... -
KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan? 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Trading in influence merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi. Kejahatan Trading in influence bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan trading ... -
NORMATIVITAS ASAS HUKUM DALAM PERATURAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-12-01)Iktikad baik (good faith) merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, kepantasan, kewajaran, dan transaksi yang adil. Pene- litian ini bertujuan untuk memeriksa, menjelaskan, dan mendudukkan ... -
PELAKSANAAN PENGATURAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan: Bagaimana pelaksanaan pengaturan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945? Menurut promovenda, salah satu persoalan mendasar dan mendesak adalah ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-10) -
Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAZ berupaya memberikan pemberdayaan khusunya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten ... -
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di era oto~lomid aerah dalam bingkai negara hukum, termasuk membuat peraturan daerah dala~n rangka ... -
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEIVENTAS1 KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, yaitu hendak ... -
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMENUHI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA (STUDI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-15)Disertasi ini mengkaji pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) ... -
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-12-20)Disertasi ini bertujuan menjawab pertanyaan akademis tentang perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum Suku Sakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif, yakni; penelitian yang bertolak ... -
PENGATURAN DAN PENERAPAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-03-15)Persoalan terkait Upaya Administratif di Indonesia ternyata tidak begitu saja selesai dengan diterbitkannya Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya ... -
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ... -
PENGHAPUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KARENA MERUPAKAN KASUS PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Disertasi ini merupakan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung RI. Permasalahan pertama mengenai mengapa suatu perbuatan dalam bidang hukum perdata (kasus perdata) tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak ... -
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-12-15)Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengujian Perppu yang dapat mewujudkan mekanisme checks and balances dalam legislasi Perppu, dengan mengkaji dan menganalisis keberadaan Perppu dan aspek pengujiannya dalam ... -
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERDASARKAN ADAT BADAMAI PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIOWAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Pentingnya penelitian dengan topik "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" didasarkan pada tiga hal. Pertama, hukum sebagai norma atau kaidah ...