Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 5-24 of 107
-
CORPORATE RESCUE : KEY CONCEPT DALAM KEPAILITAN KORPORASI
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya perusahaan-perusahaan solvable dan yang viable (prospektif) di pengadilan niaga.Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa ... -
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)Dewan Penvakilan Daerah yang lahir setelah adanya reformasi sampai saat ini mzrsih menjadi sorotan dari berbagai pihak baik para politisi, praktisi, maupun akademisi tentang kewenangan DPD yang terbatas dalam perubahan ... -
DINAMIKA HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-25)Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang sentralistik pada masa orde lama dan orde baru, telah memunculkan kompleksitas masalah ketatanegaraan. Setidaknya, sistem ini telah melahirkan ketimpangan yang begitu besar ... -
DISHARMONI REGULASI OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI INDOENSIA
(2022-01-29)Tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa terjadi disharmoni regulasi di bidang otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Pasal 62 dan 64 UU nomor 12 tahun 2012 perguruan ... -
EFEKTIVITAS PENANGANAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-20)Konsumen ipso facto manusia dibekali beberapa hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan ekonominya. Namun walau demikian, hak-hak konsumen tersebut kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha sehingga konsumen ... -
FORMULASI MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-02-19)Penelitian ini bertujuan menemukan secara filosofis konsep multi akad dalam hukum Islam, dan urgensi penggunaannya untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, serta menghasilkan formulasi multi akad yang ... -
FORMULASI SHARIA COMPLIANCE PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-10-23)Penelitian ini fokus pada sharia compliance industri pariwisata syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa sharia compliance penting bagi industri pariwisata syariah di ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-12-22)Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ... -
GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-22)Keuangan syariah, khususnya melalui gadai syariah, sesungguhnya bisa menjadi alternatif keuangan jangka pendek untuk menopang 98% usaha mikro di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat persoalan yang masih ... -
GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-23)Ganti kerugian dalam KUHAP selama ini diberikan kepada setiap orang yang tidak melalui proses sampai di Pengadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP, sehingga adanya batas yang diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-01)Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleb-Nya serta diyakini kebenarannya oleh kawn Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan dengan ... -
HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-06)Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah sebagai institusi peradilan syariat Islam di Aceh, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pelaku ... -
HUBUNGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009) -
HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi ... -
HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian disertasi ini dilandasi oleh adanya tantangan saat ini dalam melakukan penataan ruang DIY karena kota Yogyakarta sebagai intinya merupakan sebuah kota pusaka budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ... -
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ... -
IMPLIKASI PERGESERAN PEMAKNAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-10)Konstruksi pergeseran gagasan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai akibat dari perubahan Undang–Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota 30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... -
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20)