PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMENUHI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA (STUDI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

Abstract

Disertasi ini mengkaji pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) serta pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) dan Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) apakah memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila dan bagaimana mewujudkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (normatif), dengan pendekatan perundang-undangan, dan filosofis, dengan objek pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan BIY di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dan untuk pembangunan Kampus II UIN SUKA di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, dalam UU 2/2012 terdapat substansi yang telah memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila yaitu pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang seimbang , dan pengaturan ganti kerugian menggunakan musyawarah. Kedua, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan BIY telah memenuhi keadilan Pancasila dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi dalam hal tahapan sosialisasi dan konsultasi publik mengerahkan tenaga keamanan sehingga dapat memicu pelanggaran HAM, dan penentuan ganti kerugian lebih mengedepankan perhitungan dari Penilai Pertanahan daripada musyawarah. Ketiga, pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus II UIN SUKA telah memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila yaitu dalam hal penentuan ganti kerugian yang mengedepankan musyawarah dan ada pula yang tidak memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yaitu UIN SUKA belum dapat melunasi ganti kerugian sesuai waktu yang telah ditentukan, dan tahapan pengadaan yang panjang dan lama karena proses pengadaan tanah berulang.