PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMENUHI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA (STUDI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
Abstract
Disertasi ini mengkaji pengaturan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) serta
pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara
Internasional Yogyakarta (BIY) dan Kampus II Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) apakah memenuhi keadilan
berdasarkan Pancasila dan bagaimana mewujudkan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang memenuhi keadilan berdasarkan
Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum (normatif), dengan pendekatan perundang-undangan,
dan filosofis, dengan objek pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan BIY di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dan
untuk pembangunan Kampus II UIN SUKA di Kecamatan Pajangan,
Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, dalam
UU 2/2012 terdapat substansi yang telah memenuhi keadilan
berdasarkan Pancasila yaitu pengaturan hak dan kewajiban para
pihak yang seimbang , dan pengaturan ganti kerugian menggunakan
musyawarah. Kedua, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
BIY telah memenuhi keadilan Pancasila dalam hal pemenuhan hak
dan kewajiban para pihak, akan tetapi dalam hal tahapan sosialisasi
dan konsultasi publik mengerahkan tenaga keamanan sehingga
dapat memicu pelanggaran HAM, dan penentuan ganti kerugian
lebih mengedepankan perhitungan dari Penilai Pertanahan daripada
musyawarah. Ketiga, pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus
II UIN SUKA telah memenuhi keadilan berdasarkan Pancasila
yaitu dalam hal penentuan ganti kerugian yang mengedepankan
musyawarah dan ada pula yang tidak memenuhi keadilan berdasarkan
Pancasila dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yaitu
UIN SUKA belum dapat melunasi ganti kerugian sesuai waktu yang
telah ditentukan, dan tahapan pengadaan yang panjang dan lama
karena proses pengadaan tanah berulang.
Collections
- Doctor of Law [109]