Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 1-20 of 51
-
ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2016) -
AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG SAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-26)Program al-qardhul hasan merupakan aktivitas perbankan syariah yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki banyak kesamaan dengan program corporate social responsibility ... -
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-18)Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis ... -
CORPORATE RESCUE : KEY CONCEPT DALAM KEPAILITAN KORPORASI
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya perusahaan-perusahaan solvable dan yang viable (prospektif) di pengadilan niaga.Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa ... -
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)Dewan Penvakilan Daerah yang lahir setelah adanya reformasi sampai saat ini mzrsih menjadi sorotan dari berbagai pihak baik para politisi, praktisi, maupun akademisi tentang kewenangan DPD yang terbatas dalam perubahan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-12-22)Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ... -
GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-22)Keuangan syariah, khususnya melalui gadai syariah, sesungguhnya bisa menjadi alternatif keuangan jangka pendek untuk menopang 98% usaha mikro di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat persoalan yang masih ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-01)Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleb-Nya serta diyakini kebenarannya oleh kawn Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan dengan ... -
HUBUNGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009) -
HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi ... -
HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian disertasi ini dilandasi oleh adanya tantangan saat ini dalam melakukan penataan ruang DIY karena kota Yogyakarta sebagai intinya merupakan sebuah kota pusaka budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ... -
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota 30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... -
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20) -
KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-22)Kekuasaan kehakiman sebagai rangkaian sistem penegakan hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan penvujudan dari prinsip the rule of law atau negara hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara. ... -
KEBEBASAN BERAKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-19)Hukum Islam memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang, yakni kebebasan membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, secara umum hukum ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SINKRONISASI HUKUM PIDANA LOKAL DENGAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan Daerah ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-29) -
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan Tata ...