Browsing Doctor of Law by Issue Date
Now showing items 1-20 of 55
-
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-26)Pada praktiknya, sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Periode-periode tersebut adalah masa 1945-1949, 1949- 1950, 1950-1959,1959-1999, dm 1999-2004. Periodesasi dibuat atas ... -
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan Tata ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SINKRONISASI HUKUM PIDANA LOKAL DENGAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan Daerah ... -
KONSISTENSI PENGATURAN PENYERAHAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-24)Penelitian ini bertujuan menjm ab pertanyaan akademis tentang konsistensi pengaturan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dun daerah dalam pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Metode penelitian yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-11)Penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia, khususnya pada bentuk perlindungan hukum apa yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam transaksi ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-12-22)Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ... -
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ... -
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERDASARKAN ADAT BADAMAI PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIOWAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Pentingnya penelitian dengan topik "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" didasarkan pada tiga hal. Pertama, hukum sebagai norma atau kaidah ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-01)Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleb-Nya serta diyakini kebenarannya oleh kawn Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan dengan ... -
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ... -
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)Dewan Penvakilan Daerah yang lahir setelah adanya reformasi sampai saat ini mzrsih menjadi sorotan dari berbagai pihak baik para politisi, praktisi, maupun akademisi tentang kewenangan DPD yang terbatas dalam perubahan ... -
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ... -
HUBUNGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009) -
PELAKSANAAN PENGATURAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan: Bagaimana pelaksanaan pengaturan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945? Menurut promovenda, salah satu persoalan mendasar dan mendesak adalah ... -
PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-02) -
TRANSFOMASI NORMA-NORMA HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Penerapan Teori Maqasid asy- Syari'ah dalam Konteks Keindonesiaan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-24)Islam adalah agama universal yang ajal-annya me~lgandungp rinsipprinsip dasar kehidupan, termasulc persoalan politilc dan hukum serta rnasalah kenegaraan. Islam sejalc awal sejarahnya tidalc melnberikan ketentuan yang ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT: STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Penelitian ini adalah tentang Hukum Adat Masyarakat Baduy, Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy, serta Pola Penyelesaian Sengketa antara mereka. Penelitian yarlg bersifat non-doktrinal dengan menggunakan metode ... -
PENGHAPUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KARENA MERUPAKAN KASUS PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010)Disertasi ini merupakan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung RI. Permasalahan pertama mengenai mengapa suatu perbuatan dalam bidang hukum perdata (kasus perdata) tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak ... -
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Tekanan pada pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah menimbulkan dilema dengan konsekuensinya masing-masing. Apakah adili clan dihukum, adili kemudian ampuni, tidak ada pengadilan ... -
HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi ...