Doctor of Law
Browse by
Recent Submissions
-
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-19)Penelitian Desertasi ini ditujukan untuk menganalisis (1) problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) implementasi sistem ... -
Peran Pengalaman Merek Dan Keterlibatan Pada Loyalitas Pelanggan Fashion Muslim Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-06)Mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang Muslim, Agama Islam sendiri memiliki aturannya seperti pakaian umatnya perlu menutup aurat mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengalaman merek ... -
Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAZ berupaya memberikan pemberdayaan khusunya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten ... -
Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Digugat Oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor 159PK/Pdt/2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-21)elaksanaan lelang memiliki potensi risiko gugatan yang sangat tinggi, hal tersebut terjadi ketika adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh seseorang, baik itu dari pembeli lelang ataupun pihak yang tereksekusi. Seperti ... -
KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ... -
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-18)Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis ... -
PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-12)Peristiwa hukum gagal bayar piutang tak tertagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berawal dari upaya penanggulangan hsis moneter tahun 1998 di Indonesia, menjelma menjadi kasus gagal bayar yang sangat ... -
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-26)Pada praktiknya, sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Periode-periode tersebut adalah masa 1945-1949, 1949- 1950, 1950-1959,1959-1999, dm 1999-2004. Periodesasi dibuat atas ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-10) -
ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2016) -
HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian disertasi ini dilandasi oleh adanya tantangan saat ini dalam melakukan penataan ruang DIY karena kota Yogyakarta sebagai intinya merupakan sebuah kota pusaka budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ... -
GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-22)Keuangan syariah, khususnya melalui gadai syariah, sesungguhnya bisa menjadi alternatif keuangan jangka pendek untuk menopang 98% usaha mikro di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat persoalan yang masih ... -
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20) -
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEIVENTAS1 KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, yaitu hendak ... -
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ... -
KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pergeseran Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First to File) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa ... -
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di era oto~lomid aerah dalam bingkai negara hukum, termasuk membuat peraturan daerah dala~n rangka ... -
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Desertasi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit". Pennasalahan yang diteliti adalah apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota 30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun ...
RSS 1.0