Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 75-94 of 110
-
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ... -
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah ... -
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-20)Korupsi telah menjadi persoalan yang terus terjadi disetiap negara dimana saja. Karena begitu berbahayanya korupsi, setiap negara berlomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul dari korupsi. Sebab-sebab ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-16)Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan: Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang perlindungan hukum masyarakat hukum adat yang selanjutnya ... -
POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-04)Politik hukum penerapan syarat negarawan dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sangat urgen dan fundamental. Tujuannya untuk; 1) Menemukan original intent dan ratio legis UUD 1945 dalam menentukan syarat negarawan ... -
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ... -
POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: MENGGAGAS PEMBENTUKAN PENGADILAN PEMILU DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-03)Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi fenomena hukum dan politik tersendiri di Indonesia yang seringkali menimbulkan kompleksitas hukum dan politik tersendiri pula, namun sayangnya belum tersedia institusi ... -
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ... -
PRINSIP PROFESIONALITAS SEBAGAI LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN NOTARIS YANG CAKAP DAN BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-02-15)Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip profesionalitas dalam kaitannya dengan kecakapan dan integritas profesi hukum, khususnya Notaris selaku pejabat sui generis yang ... -
PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-02) -
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ... -
REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-16)Penelitian ini menganalisis birokratisasi adat dalam relasi antara negara dengan nagari yang ditemukan dalam produk hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia, dari masa kolonialisme hingga era reformasi. Penelitian ini ... -
REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-06-27)Praktek kontrak konsumen di Indonesia terlihat tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak konsumen, dikarenakan penggunaan asas kebabasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu ... -
REFORMULASI PENGATURAN KEDUDUKAN MANDIRI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-21)Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) pada dasarnya memiliki corporate personality. Corporate personality tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa BUMN Persero memiliki kemandirian baik ... -
REFORMULASI PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-15)Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang mediasi, terakhir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maksud dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan ... -
REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Dinamika dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif di Indonesia dapat dikemukakan, bahwa secara filosofis yang mendorong terjadinya kekerasan kolektif di Indonesia adalah terjadinya ketidak-sesuaian antara keinginan ... -
REFORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam perekonomian Internasional maupun Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian ... -
Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi atas kebutuhan korban untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang ada penggunaannya terbatas untuk jenis korban tindak pidana tertentu. Penggabungan perkara ... -
REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-08-24)Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak ... -
REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-16)Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan yang serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ...