REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
Abstract
Penelitian ini menganalisis birokratisasi adat dalam relasi antara
negara dengan nagari yang ditemukan dalam produk hukum dan
kebijakan yang ada di Indonesia, dari masa kolonialisme hingga
era reformasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis
dengan jenis penelitian hukum nondoktrinal dalam pendekatan
sosio-legal terapan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang
dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan
FGD bersama informan yang dipilih melalui metode purposive sampling.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap
nagari sebagai kearifan lokal cenderung mengarah pada birokratisasi
adat yang disebabkan karena relasi objektif yang dibentuk negara
terhadap nagari. Birokratisasi adat telah mereduksi nagari sebagai
sebuah sistem sosial yang dibangun oleh kompleksitas relasi
masyarakat Minangkabau. Hal ini ditemukan dari upaya unifikasi
hukum melalui kebijakan negara yang melakukan sekularisasi
terhadap fungsionaris adat dalam masyarakat Minangkabau, sehingga
menimbulkan dualisme hukum dan berpotensi melahirkan konflik
dalam nagari. Nagari di Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan
aspek wilayah dan birokrasi pemerintahan semata, namun berkaitan
erat dengan konstruksi relasi berlapis dan saling berhubungan yang
dibentuk antara manusia dan alam. Minangkabau sebagai sebuah
sistem sosial harus dilihat sebagai subjek yang sama dengan negara
dalam relasi inter-subjektif yang didasarkan pada dimensi spiritual
hukum dalam konsep trans-subjektif, sehingga nagari dan negara
sama-sama berada dalam keadaan saling berterima.
Collections
- Doctor of Law [109]