REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

Abstract

Penelitian ini menganalisis birokratisasi adat dalam relasi antara negara dengan nagari yang ditemukan dalam produk hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia, dari masa kolonialisme hingga era reformasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian hukum nondoktrinal dalam pendekatan sosio-legal terapan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan FGD bersama informan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap nagari sebagai kearifan lokal cenderung mengarah pada birokratisasi adat yang disebabkan karena relasi objektif yang dibentuk negara terhadap nagari. Birokratisasi adat telah mereduksi nagari sebagai sebuah sistem sosial yang dibangun oleh kompleksitas relasi masyarakat Minangkabau. Hal ini ditemukan dari upaya unifikasi hukum melalui kebijakan negara yang melakukan sekularisasi terhadap fungsionaris adat dalam masyarakat Minangkabau, sehingga menimbulkan dualisme hukum dan berpotensi melahirkan konflik dalam nagari. Nagari di Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan aspek wilayah dan birokrasi pemerintahan semata, namun berkaitan erat dengan konstruksi relasi berlapis dan saling berhubungan yang dibentuk antara manusia dan alam. Minangkabau sebagai sebuah sistem sosial harus dilihat sebagai subjek yang sama dengan negara dalam relasi inter-subjektif yang didasarkan pada dimensi spiritual hukum dalam konsep trans-subjektif, sehingga nagari dan negara sama-sama berada dalam keadaan saling berterima.