Recently added

Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak

TANIA ISSABELLE ADRIAN SELAYAR (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)

Dokumen pendukung dan keterangan para penghadap merupakan dasar bagi Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, tidak jarang dokumen dan keterangan yang diberikan penghadap bukan merupkan yang sebenarnya atau ...

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris

IVA LATIFAH PERMANA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-11)

Tesis ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah yang didasari dengan perjanjian utang piutang, dengan disertakan jaminan serta menjanjikan jaminan utang piutang akan dikembalikan saat setelah terjadinya pelunasan ...

Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

VIKA AFRILIA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem dalam ketentuan UUHC hubungannya dengan fungsionalisasi hukum pidana sebagai ultimum remedium pada tindak pidana selain pembajakan. Permasalahan pokok: 1). Apa yang ...

Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice

LALU MUHAMAD ROFI’I (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)

Pecandu narkotika dalam hal-hal tertentu layaknya dapat diberikan sanksi sosial atau rehabilitasi, pecandu narkotika juga dapat dimungkinkan diberikan sanksi berupa pidana karena terdapat adanya kelainan-kelainan tertentu ...

Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

FATMA REZA ZUBARITA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)

Penelitian ini menarik untuk dikaji disebabkan memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang ...

Tinjauan Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia (Kantor Konsulat Malaysia Di Kota Pekanbaru)

RAHMAT ILHAMDANI (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-01)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh sektor kehidupan baik dalam negeri bahkan antar negeri. Seperti Indonesia dan Malaysia dalam melakukan kerjasama dibidang pengiriman tenaga kerja yang mendapat kendala ...

Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

MUHAMMAD YUSUF (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pemerintah dan DPR bergegas Melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan dalih ...

Pemenuhan Hak Peradilan Yang Fair Bagi Korban Dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

MASKUN SOPIAN (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01)

Di Indonesia, kejahatan narkotika diatur awalnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 1997. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya pikiran dan kebudayaan manusia, terjadi pergeseran orientasi ...

Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata

ULFAH RAHMAH WATI (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)

Kasus Pidana Korupsi terjadi penyitaan oleh kepolisan dan kejaksaan guna penyidikan kasus tindak pidana korupsi atas aset-aset pelaku tindak pidana yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dan aset berupa tanah telah ...

Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

NANDA PUTRI MARDI UTAMI (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arah reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku ...

Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance

IMAM SUBAIRI (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-15)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, dan seberapa.besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk dalam hal Good Corporate Governance, ...

Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange

BASIT BARRY (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-28)

Sejak ditetapkannya aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi pada tahun 2018, dalam perkembangannya kegiatan transaksi aset kripto mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru pencucian ...

Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan

AJI FEBRIAN NUGROHO (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-30)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen. Kedudukannya adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Persoalan biasanya ...

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020)

LUTHFIA NUR FITRIANI W (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)

Perjanjian atau kontrak memiliki prinsip-prinsip serta syarat-syarat tertentu yang memberikan pengaruh terhadap keabsahan suatu akad. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun ...

Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)

FADILLAH ADKIRAS (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-01)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Lebih dari pada itu, pada 9 Mei 2022, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak ...

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku

IRA ANNISA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023)

Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kemajuan teknologi keuangan ini ...

Master of Law: Recent submissions

Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris

Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice

Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Tinjauan Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia (Kantor Konsulat Malaysia Di Kota Pekanbaru)

Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemenuhan Hak Peradilan Yang Fair Bagi Korban Dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata

Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance

Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange

Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020)

Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku

Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing

Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Tanggung Jawab Ppat Atas Pembatalan Akta Yang Dibuat Di Hadapannya

Master of Law: Recent submissions

Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak ﻿

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris ﻿

Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ﻿

Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice ﻿

Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ﻿

Tinjauan Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia (Kantor Konsulat Malaysia Di Kota Pekanbaru) ﻿

Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ﻿

Pemenuhan Hak Peradilan Yang Fair Bagi Korban Dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ﻿

Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata ﻿

Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ﻿

Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance ﻿

Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange ﻿

Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan ﻿

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020) ﻿

Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe) ﻿

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku ﻿

Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing ﻿

Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf ﻿

Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ﻿

Tanggung Jawab Ppat Atas Pembatalan Akta Yang Dibuat Di Hadapannya ﻿

Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris

Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice

Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Tinjauan Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia (Kantor Konsulat Malaysia Di Kota Pekanbaru)

Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemenuhan Hak Peradilan Yang Fair Bagi Korban Dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata

Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Implementasi Sistem Pembelian Bbm Melalui Aplikasi Mypertamina Ditinjau Dari Perspektif Good Corporate Governance

Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange

Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020)

Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku

Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing

Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Tanggung Jawab Ppat Atas Pembatalan Akta Yang Dibuat Di Hadapannya