Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1341-1360 of 1559
-
KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)Pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah, momentum pernyataan perang terhadap korupsi adalah dengan ditetapkan Tap MPR No XI Tahun 1998, membicarakan pemberantasan korupsi di negara ... -
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)Corporate Social Responsibility (CSR) marupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. CSR baru diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74 Undang-Undang ... -
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-17) -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Tesis ini berjudul Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Didalamnya dibahas permasalahan seputar akad, prinsip syariah dan pembiayaan murabahah ... -
PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR Dl JALAN Dl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-24)Penelitian ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN KENEAMAN BERMOTOR DIJ44LhN DI DAEIMH ISTMEWA YOGYAKARTA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wewenang pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang menurut ... -
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSERO DALAM HAL TERJADI KERUGIAN (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT.Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)Penelitian dalam tugas akhir ini berjudul “Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Hal Terjadi Kerugian” dengan studi kasus pada PT.Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) ... -
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, ... -
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ... -
PERBANDINGAN SISTEM PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, DAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23) -
PENERAPAN MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PEMASOKAN BARANG ANTARA HYPERMARKET CARREFOUR DENGAN PEMASOK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-05-07)Persaingan tidak sehat dan atau usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memenangkan persaingan secara tidak jujur merupakan tindakan yang tidak terpuji. Salah satu contoh tindakan tersebut terdapat ... -
IMPLEMENTASI TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA KEClL DAN MlKRO MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSPIUSPKOP DARl KOMPENSASI DANA SUBSlDl BBM TAHUN 2002 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR MENURUT KEPMEN NO. 16/KEP/M.KUKM/1/2002
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)Saat ini koperasi sangat berhubungan erat dengan penerapan kebijakan otonomi daerah. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memkrikan dampak positif bagi koperasi dalam ha1 alokasi sumber daya alam dan pelayanan ... -
KEWENANGAN BERTINDAK SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK KERJASAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013)Tesis ini dengan judul ”Kewenangan Bertindak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk Menandatangani Kontrak Kerjasama”. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah Satuan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 28 TAHUN 2005 'TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HlLlR DENGAN INDRAGIRI HULU Dl KILOMETER 17 DESA SENCALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03)Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai persoalan ... -
KONFIGURASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL.
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-10)Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPD MENURUT PERDA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-06)Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2000 dikeluarkan untuk mengatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang ... -
IMPLEMENTASI PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-10)Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang piutang melalui kepailitan adalah perlindungan terhadap Kreditor seperti pada Putusan No. 02/PKPU/2009/PN. Niaga Smg berikut ini: Para pembeli satuan ... -
PENGATURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN DI KABUPATEN PELALAWAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07) -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (Studi Tentang Hak Informasi Publik)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-11)Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk ... -
PENERAPAN ASAS DEMOKRASI DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Study Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali dilaksamkan dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia ...