Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1321-1340 of 1559
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-04-10)Kota Surakarta adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai sejarah panjang mengenai prostitusi. Setelah lokalisasi Silir ditutup, hal itu tidak otomatis menghilangkan aktifitas prostitusi di kota yang mulai tahun ... -
IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009
(Universitas Islam Indonesia, 2010-03-09)Tesis ini berjudul Implementasi Hak Pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah Tahun 2004-2009. Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara yang keberadaannya ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-27) -
HAK TANGGUNGGAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015)Dalam setiap transaksi perjanjian apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum, aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat ... -
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 (Studi Kasus Penataan Kelembagaan di Kabupaten Magelang)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-03-09)Reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi ... -
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016)Tesis ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub- Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan titik beratnya adalah latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, pembentukan Lembaga ... -
ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-20)Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pasti membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan infrastrulcturnya ... -
POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI SISTEM PEMILU LEGISLATIF DAN PRESIDEN TAHUN 2009 DAN 2014)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-12-06)Undang-undang yang telah lahir untuk meng-hundle pelaksanaan pemilu, mengalami gejolak politik akibat beberapa pihak merasa tidak puas terhadap klausula di beberapa pasal terkait Undang-undang tersebut. Pemilu di Indonesia ... -
PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGlSLATlF TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLlHAN UMUM DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-02)Persoalan yang mengemuka dalam pernilihan mum anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009 addah banyaknya warga negara yang mempunyai hak pilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Warga negara &pat menggunakan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KAWASAN WISATA PANTAI CENGKRONG DI TRENGGALEK OLEH LMDH AGRO LESTARI DAN CV. PANDU ALAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-30)Di Kabupaten Trenggalek, masalah retribusi sektor pariwisata diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga ... -
PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH Dl PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAl DENGAN TAHUN 2008
(Universitas Islam Indonesia, 2009-11-14)Perkembangan di berbagai dae wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi daerah, menyebabkan pemerintah d"%a r ah membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun akibatnya di sejumlah ... -
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-06-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai jenis klausula baku yang ada pada perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang ada di Indonesia dan untuk memahami serta menganalisa bentuk-bentuk klausula baku yang ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIK DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-06)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran hukurn dan respont masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui proyek LMPDP di Kabupaten Bantul. Selanjutnya diadakan ... -
PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (Studi Tentang Urgensi Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-06-07)Di Indonesia pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga independen bernama KomisiYudisial. Namun dalam perkembangannya kewenangan lembaga ini telah diamputasi oleh Mahkamah ... -
PENGATURAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-04)Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengujian Peraturan Perundangundangan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan uji materiil Pasca Perubahan undang-Undang Dasar 1945 ... -
VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MALUKU UTARA (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-23)Tesis ini bertujuan untuk membuktikan secara teoritis dan empiris, mengenai kejahatan struktural negar dan korporasi dengan menggunakan politik perampasan ruang hidup yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ... -
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI JAMU TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI WONOSOBO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-04)Penelitian ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI JAMU TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI WONOSOBO. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat di ...