Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1361-1380 of 1559
-
PERANAN DlNAS PARlWlSATA DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HlLlR (Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 990)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-06) -
POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-19)Penelitjan kepwtzdwm ini bertujmq Pertama, BBagaimana politik hukum pembentukan Kekuasaan Kehakunan di Indonesia Pasca Orde Baru. Kedua, Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Datayan ... -
KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-03)Penelitian ini berjudul ”Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ... -
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)Bahwa dengan adanya otonomi daerah maka daerah berhak dan benvenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom hams mendasarkan pada peraturan ... -
PENERAPAN PERDA N0.1/1990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET MAKRO DAN AMBARUKMO PLAZA)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-17)Penulis dalam penulisan tesis ini mengangkat judul "PENERAPAN PERDA N0.111990 TENTANG IMB DALAM PENERTIBAN IMB DI KABUPATEN SLEMAN (STUD1 PENERAPAN IMB DI SUPERMARKET MAKRO DAN AMBARLTKMO PLAZA)." Saat ini perkembangan ... -
PRAKTEK PERLAKUAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM INFORMED CONSENT (Studi Terhadap Pasien Umum dan Anggota TNI Beserta Keluarganya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyerahan formulir informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) selama ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku; serta apakah terdapat ... -
PENERAPAN NILAI HUKUM ADAT SIRI’ BUGIS-MAKASSAR DALAM PUTUSANPENGADILAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERLATAR SIRI’ DI SULAWESI SELATAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-05-03)Penelitian ini mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan deilk pembunuhan berlatar siri’ Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Kegelisahan akademik yang ingin diurai adalah bagaimana siri’ diterapkan dalam ... -
KEDUDUKAN PENGACARA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN Dl INDONESIA (Studi Terhadap Sinkronisasi Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Advokat Sebagai Pengacara Negara)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-13)Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah penegak hukum, mempunyai wewenang t idak sa j a dalam bidang hukum pidana, akan tetapi oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara ... -
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0.80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-30) -
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menuntut adanya partisipasi dalam bentuk peran serta masyarakat. Hal ini akan melahirkan produk Perda yng demokratis dan berguna bagi penataan kehidupan daerah. Sebagaimana landasan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM REKAM MEDlS BAGI MEDlS DAN PARA MEDlS DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Dl RUMAH SAKlT UMUM DAERAH TEMBILAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Maka dari itu, terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam bidang pelayanan ... -
PERUBAHAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI BADAN LEGlSLASl DAERAH DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Dl KABUPATEN INHlL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28)Bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pengaturannya menempatkan kedudukan DPRD ... -
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Dl KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-28) -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERDA NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03) -
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)Ada salah satu Kewenangan Notaris yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang masih sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan yaitu ... -
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
PRINSIP-PINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PELAKSANAANNYA DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-08)Negarp Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasl dqlam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakairotonomi daerah dan hql ... -
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-11)Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha dan Penegakan Hukumnya”. Tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha ini dapat disebut juga sebagai administrative penal law, karena hal ini dapat ... -
PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRlBUSl DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-09)Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi ... -
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-04-17)Korupsi adalah sebuah kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi dan sosial sehingga perlu penanganan oleh penegak hukum secara efektif dan sistematis. Efektifitas tersebut menyangkut pola bekerjanya aparat penegak hukum ...