Browsing Master of Law by Title
Now showing items 597-616 of 1449
-
Non-conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process Of Law
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengkaji persoalan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) dalam Perspektif Due Proces of Law. Sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia menurut peneliti masih ... -
NOTARIS IN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-19)Penelitian ini berjudul “Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 ... -
Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-19)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait apa urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang-undangan dan bagaimana Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif sistem ... -
Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)This study has two formulations of problem, which are; first, why Constitutional Court in the six rulings states that articles put on trials are open legal policies. Second, how the implication of open legal policy ... -
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir lewat amandeman ke -3 UUD 1945 termasuk didalamnya amandemen terhadap Lembaga Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sebelum amandemen UUD 1945 ... -
OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12)Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi ... -
OTONOMI KHUSUS BERDMPAK PADA LAHIRNYA PARTAI POLITIK LOKAL (STUDI PERBANDINGAN PARTAI POLITIK LOKAL DI INDONESIA DAN SKOTLANDIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-23)Otonomi khusus merupakan solusi dalam mengatasi konflik di daerah. Kekhususan yang ada di Aceh tidaklah didapatkan begitu saja. Ada peristiwa panjang yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) ... -
PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-07)Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam praktik peradilan pidana indonesia merupakan praktik baru. Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem ... -
PARADIGMA KEPEMILIKAN HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPEMILIKAN ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-31)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana guna mensejahterakan urnat, karena itu undang-undang ini mengarahkan wakaf agar produktif dengan cara ... -
PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA TERDAFTAR BUKAN ATAS NAMA DEBITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-16)Penulisan ini berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor”. Penelitian ini diawali dari terdapatnya kegelisahan penulis terhadap keadaan yang saat ini banyak ... -
Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan ini berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor”. Penelitian ini diawali dari terdapatnya kegelisahan penulis terhadap keadaan yang saat ini banyak ... -
PARATE EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH-KREDIT BANK
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-01)Menurut UUHT telah ditunjukkan secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang di samping itu, hak jaminan atas tanah juga memberikan kemudahan kepada kreditorhank yang bersangkutan untuk mengambil ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-25) -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DPRD KABUPATEN KLATEN (Studi Terhadap Pembentukan Perda No. 8 Th 2011 & Perda No. 9 Th 2011)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-11-01)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten no. 8 dan no. 9 tahun 2011, bentuk partisipasi, unsur-unsur partisipasi serta ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ... -
Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) Pertanahan No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-07)Penelitian tesis ini mengkaji tentang partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Yogyakarta. Perdais ... -
PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET) DALAM PUTUSANPUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-14)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek pasar bersangkutan produk dalam enam putusan kartel yang dibuat oleh KPPU, yaitu putusan No. 10/KPPU-L/2005; No. 26/KPPU-L/2007; No. 24/KPPU-I/2009; ... -
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)Tesis ini berjudul “Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Disrtibusi Beras Mikin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan ... -
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi di BMT ‘Bina Tanjung’ Jember)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-09)Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi ... -
Pelaksanaan Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Penghapusan dan Didaftarkan Kembali Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan pada perjanjian kredit perbankan, jaminan fidusia dianggap mudah, cepat dan sederhana. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang ...