OPTIMALISASI PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) DALAM MENGAWAL KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Abstract

Studi ini bertujuan untuk membuka wawasan kita khususnya peranan intelijen sebagai garda terdepan keamanan nasional dalam rangka support pengambilan kebijakan.Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa hakekat fungsi intelijen dalam sebuah negara demokrasi khususnya sebagai support pengambilan kebijakan?, Bagaimanakah kendala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melaksanakan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara?, Bagaimana konsep ideal kedudukan BIN dalam negara hukum dan semokrasi di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya), disamping itu digunakan metode pendekatan konseptual. Data penelitian dikumpulkan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks yang memiliki pandangan atau studi yang masih memiliki kaitan erat dengan judul yang diambil oleh penulis serta wawancara dengan para praktisi intelijen. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa hakekat fungsi intelijen dalam sebuah negara demikrasi yaitu sebagai organisasi, ilmu pengetahuan dan kegiatan. Masih terdapat kendala baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melaksanakan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 diantaranya mengenai penindakan, supervisi, penyadapan, koordinasi, penelusuran aliran dana, penggalian informasi dan kerjasama dengan pihak atau lembaga terkait yang cenderung melemahkan kedudukan BIN sebagai lini depan pertahanan dan keamanan nasional. Pada akhirnya penelitian ini melahirkan gagasan yang ideal mengenai konsep ideal optimalisasi kedudukan BIN dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia.