Browsing Master of Law by Title
Now showing items 359-378 of 1447
-
KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-01)Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi ... -
Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan pada Proses Pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul keabsahan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Judul penelitian ini diambil karena pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang akan ... -
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Mengandung Aib Kesepakatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)Perjanjian atau kontrak memiliki prinsip-prinsip serta syarat-syarat tertentu yang memberikan pengaruh terhadap keabsahan suatu akad. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ... -
Keabsahan Perjanjian Pinjam-Pakai atas Benda yang Dijaminkan pada Baitul Maal Watamwil Projo Artha Sejahtera (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Perjanjian pinjam-pakai dengan objek perjanjiannya adalah benda jaminan gadai, yang dilakukan oleh BMT PAS sebagai pihak penerima gadai sekaligus pihak yang meminjamkan benda jaminan gadai dengan MT yang berkedudukan ... -
Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti Descente Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatar balakangi berkaitan dengan penerapan descente dalam proses penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah yang descente tersebut tidak termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam ... -
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)Salah satu asas dalam perjanjian islam adalah asas kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan ... -
KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03)Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan toeri ekonorni klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukurn dam. Hal yang sama menjadi dasar ... -
KEBERADAAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Peralihan hak atas tanah khususnya harta bersama (gono gini) terhadap tanahtanah yang belum ditentukan status haknya (tanah yang belum bersertifikat) yang dibuat oleh Kepala Desa berbentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian ... -
KEBERTERIMAAN AMIL ZAKAT DI DI YOGYAKARTA ATAS HEGEMONI NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI UU NO 23 TAHUN 2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-04)Merupakan anomali ketika amil zakat yang selama beberapa tahun melalui FOZ ingin agar negara lebih perhatian kepada zakat, tetapi justru menolak UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat padahal UU a quo memberikan menuntut ... -
KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KLAS II A NARKOTIKA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Maraknya penyalahgunaan narkotika di indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Ditambah juga banyaknya anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undangundang Bidang Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2022-03-24)Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang ... -
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-24)Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan oleh setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut ... -
Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemidanaan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Tesis ini berfokus pada kajian Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (Chemical Castration) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan dan Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia ... -
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)Penelitian ini berjudul KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG CYBER SEX YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwasanya kejahatan mayantara saat ini sudah ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA TERHADAP PENGEDAR YANG MELIBATKAN KORPORASI (Studi Kritis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-16)Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan social masyarakat, berpotensi mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan ... -
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-03)Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi ...