KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Abstract

Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi forrnil dan materiil, yaitu pada materi muatan dalam Perda tersebut, dalam melihat keabsahan tersebut, maka juga terkait dengan suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut hierarki peraturan pemdang-undangan , maka kedudukan Perda berada di bawah undang-undang. Sesuai dengan teori hierarki, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tingakatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau sesuai dengan asas lex superiori derogate lex inferirory. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 tentang Transparasi dan Partisipasi Publik dalarn penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbh Informasi Publik, keduanya mengatur tentang transparansi publik, namun substansi pada Perda banyak yang bertentangan atau tidak sinkron dan sesuai dengan undangundang, dikarenakan Perda ini lahir terlebih dahulu daripada undang-undang. Padahal sah atau tidaknya suatu Perda dinilai dari bagaimana tata cara atau prosedur kewenangan yang dari segi formil dan isi atau substansinya dari segi materiilnya yang dapat mengacu pada materi muatannya. Dimana dalam segi materiil, isi atau substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.