Browsing Master of Law by Title
Now showing items 92-111 of 1460
-
ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari aspek dan legalitas pendiriannya dalam ha1 menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi ... -
“ASPEK HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DI PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan ... -
“Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-19)Berdasarkan New York Agreement Tanggal 15 Agustus 1962, inaka wilayah Irian Barat diakui ~nenjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinudian pada tanggal 24 Maret tahun 1969 dilakukan Penentuan ... -
Aspek Hukum Pembelian Sukuk oleh Stand by Buyyer
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini mambahas mengenai transaksi yang fenominal di pasar modal selama satu dekade terakhir ini, yaitu transaksi SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) atau lebih dikenal dengan obligasi syariah. Sukuk Negara Ritel ... -
ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-05)Terorisme merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa manusia, harta benda dan kedaulatan suatu bangsa serta sering juga menimbulkan korban nyawa dan harta benda yang banyak. Negara Republik Indonesia sebagaimanu ... -
ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-09-12) -
ASPEK YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses “peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” yang dilakukan oleh Partai Politik Demokrat, Partai Golongan Karya ... -
Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sempurna
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-07)Penelitian ini berjudul “Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sempurna”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari ketentuan Pasal 1868 ... -
Bank Asi (Air Susu Ibu) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-09-30)ASI merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengadung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, ... -
Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ( Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice )
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengkajian ini lebih lanjut akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum HAM. Metode ... -
BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, (2) akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam ... -
BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA I Dl PENGADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-02-27) -
BATASAN ASSET DAN OMZET DALAM SUATU MERGER YANG DI LARANG OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)Judul tesis dalam penelitian ini adalah tentang “BATASAN ASSET DAN OMZET DALAM SUATU MERGER YANG DILARANG OLEH UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dalam Undang-Undang ... -
Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang batasan dokter untuk mengambil tindakan medis yang bukan kewenangan kompetensi profesinya. Dan proses penyelesaian apabila ada dokter yang melakukan tindakan medis yang bukan ... -
BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-30)Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia khususnya batik megamendung Cirebon yang masih belum memiliki perlindungan HKI, Karenanya HKI perlindungan kepada ... -
BEAUTY CONTEST DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-04)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan mengenai tender sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus beauty contest yang melibatkan PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional ... -
BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa Merek "Ager-ager Swallow Globe")
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-05)Dalam kusus 'Ager-ager Swallow Globe" pengajuan PK oleh Penggugat Asal, mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi &lam Putusannya No. 08 X/7V,aKI/2002, ternyata tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian ... -
BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-01-29)Penulisan dalam tesis ini di latar belakangi oleh perbedaan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam perjanjian kredit pada perbankan konvensional dan hubungan hukum antara bank sebagai shohibul maal dengan nasabah ... -
BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-01)