ASPEK YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)
Abstract
Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses “peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” yang dilakukan oleh Partai Politik Demokrat, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tahun 2008 s/d 2011, beserta efektivitas, hambatan, faktor pendukung partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi tertulis kepada Narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada prakteknya pemberian pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat belum sepenuhnya/ belum maksimal dilakukan oleh partai politik tersebut. Dalam konteks ini, pragmatisme bersumber dari dua hal. Pertama, faktor internal partai politik yaitu masalah dana, waktu, sikap pesimisme serta ketidakpercayaan/ trush masyarakat. Kedua, faktor eksternal, yaitu budaya politik masyarakat yang sangat berpengaruh dengan tidak percayanya kepada persepsi elit partai politik maupun partai politik itu sendiri terhadap kecenderungan pilihan publik/ masyarakat karena dianggap tidak pro rakyat.
Collections
- Master of Law [1445]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
ALI MAHBUB, 14410532 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-08-10)Partai Politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan sewajarnya memilliki perselisihan di dalam internal partai. Partai politik memiliki fungsi membentuk kader kader terbaik agar dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. ... -
REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
SYUKUR, 12912033 (Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Untuk mengikuti pemilu partai politik melakukan rekrutmen politik agar bisa menarik suara dari rakyat dan tetap mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini ... -
POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)
AHSANUL IBAD, 13410302 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai ...