FORMULASI SHARIA COMPLIANCE PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini fokus pada sharia compliance industri pariwisata syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa sharia compliance penting bagi industri pariwisata syariah di Indonesia; Bagaimana kerangka regulasi sharia compliance pada industri pariwisata syariah di Indonesia; Bagaimana formulasi sharia compliance pada industri pariwisata syariah di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji dan menganalisis konsep dan urgensi sharia compliance pada industri halal bidang pariwisata, kedua mengkaji dan menganalisis pengaturan sharia compliance industri pariwisata syariah di Indonesia, dan ketiga, mengkaji dan mengalisis penegakan sharia compliance pada industri pariwisata syariah di Indonesia. Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif, dan sejumlah kasus dipilih untuk mengkaji implementasi norma hukum shariah compliance. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Informasi dari sejumlah narasumber dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban rumusan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini berhasil menemukan, pertama, sharia compliance adalah keharusan bagi industri pariwisata syariah karena sharia compliance adalah karakter atau penciri yang membedakan industri ini dengan industri pariwisata konvensional; sharia compliance adalah jaminan pelaksanaan syariah mulai dari input, proses dan output; sharia compliance adalah perwujudan etika, tidak hanya antara pengelola dengan wisawatan, tetapi juga antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata halal. Kedua, pengaturan pariwisata

syariah di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang- undangan, yaitu: UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, UU

Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016, namun regulasi-regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik tentang pariwisata syariah dan kepatuhan shariah, satu-satunya regulasi yang mengatur pariwisata adalah Fatwa DSN MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun karena fatwa MUI hanya tak lebih sebagai pendapat hukum yang boleh ikuti dan boleh ditinggalkan, dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini menjadikan pariwisata syariah tidak memiliki pijakan hukum positif di negeri ini. Ketiga, belum dilaksanakannya sharia compliance pada industri pariwisata syariah mengharuskan adanya formulasi sharia compliance bagi industri pariwisata pariwisata syariah. Dengan menggunakan teori sistem Friedman, model sharia compliance pada industri pariwisata syariah disusun sebagai berikut: a) memperkuat substansi hukum melalui amandemen UU Pariwisata dan UU Jaminan Produk Halal, b) memperkuat sruktur hukum melalui penguatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata dan membentuk institutional support pada Kementerian Pariwisata, c) membangun budaya hukum masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata syariah melalui sosialisasi, edukasi dan role model, serta literasi dan inovasi produk dan jasa pariwisata syariah.