• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Dissertations
    • Doctor of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Dissertations
    • Doctor of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    DISHARMONI REGULASI OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI INDOENSIA

    Thumbnail
    View/Open
    14932003 (2.455Mb)
    Date
    2022-01-29
    Author
    WAHYUDI, JAROT
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa terjadi disharmoni regulasi di bidang otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Pasal 62 dan 64 UU nomor 12 tahun 2012 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Sedangkan Pasal 64 ayat (1): menyatakan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan non-akademik”. Berdasarkan dua pasal tersebut, perguruan tinggi berhak memiliki otonomi akademik dan non-akademik, akan tetapi ditemukan regulasi yang ada di bawahnya tidak sejalan dengan jiwa UU tersebut. Akibatnya, otonomi yang dikehendaki oleh UU tidak dapat dipraktikkan dengan baik di semua perguruan tinggi di Indonesia. Untuk menemukan letak disharmoninya, peneliti menganalisis UU tersebut dan peraturan yang ada di bawahnya, yaitu peraturan Kementerian yang terkait dengan Perguruan Tinggi dengan metode penelitian hukum normatif dan menganalisisnya secara kualitatif. Hasilnya, peneliti menemukan banyak peraturan kementerian yang tidak harmoni dengan semangat otonomi perguruan tinggi. Konsekuensi hukumnya, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan jiwa otonomi sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 12 tahun 2012 batal demi hukum berdasarkan asas preferensi lex superior derogat legi inferiori yang artinya hukum yang lebih tinggi menghapus peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks penelitian disertasi ini, pengelola perguruan tinggi memiliki hak untuk mengenyampingkan peraturan yang bertentangan dengan jiwa UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disamping temuan tersebut di atas, penelitian ini juga menemukan pentingnya otonomi bagi sebuah perguruan tinggi karena secara filosofis sebuah perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam melahirkan manusia terdidik, bermoral, bermartabat, berwawasan luas, dan unggul di bidang ilmu, berdaya saing tinggi, tangguh dan berperadaban tinggi.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/47720
    Collections
    • Doctor of Law [145]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV