FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Abstract

Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan benvibawa serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar pengawasannya bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dapat tenvujud. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya masalah yang ada dipaparkan sedemikian rupa untuk kemudian dianalisis dikaitkan dengan norma hukum yang ada. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pendidikan yang dimiliki oleh eksekutif lebih unggul dibanding dengan pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar anggota DPRD dan juga faktor ketidaktaatan anggota DPRD itu sendiri pada asas dan teori hukum yang ada, sehingga berakibat kegagalan dalam melakukan fungsi pengawasan. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih belum optimal. Dari kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan, agar pemerintahan daerah yang .bersih dan benvibawa bisa tenvujud, maka pengawasan yang diakukan DPRD harus benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya yaitu memerlukan adanya undang-undang yang mengatur secara lebih spesifik tentang pola rekruitmen anggota DPRD, sehingga calon anggota legislatif yang 1010s menjadi anggota (DPRD) itu mampu dan mumpuni dalam melaksanakan fungsinya (khususnya fungsi pengawasan), sebab untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan bergantung pula pada seberapa besar fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif, karena tolok ukurnya adalah semakin optimalnya fungsi pengawasan DPRD, maka semakin tenvujud pula pemerintahan daerah yang bersih dan benvibawa.