HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah sebagai institusi peradilan syariat Islam di Aceh, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pelaku jarimah yang dilaksanakan oleh peradilan umum dan peradilan adat di luar kewenangannya, sehingga berdampak terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi hukum jinayat. Oleh karena itu menjadi penting meneliti proses penegakan hukum jinayat dari kebijakan pembentukan peraturan hukum hingga implementasi hukum dalam sistem peradilan syariat Islam untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah dalam setiap aspek dari sebuah sistem hukum. Studi hukum kualitatif ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji bahan-bahan pustaka dan peristiwa hukum yang terkait dengan penegakan hukum jinayat untuk melihat kesesuaian norma-norma dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku jarimah melalui tahapan-tahapan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh komponen sistem peradilan syariat Islam. Untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang telah terpola dalam pelaksanaan penegakan hukum jinayat digunakan pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap

xii HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH pelaku jarimah dilaksanakan dengan kebijakan hukum yang bersifat khusus sebagai wujud implementasi pelaksanaan keistimewaan dan pemberian otonomi khusus. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku jarimah terkendala dengan lemahnya regulasi sistem hukum jinayat, disebabkan kontestasi pembentukan peraturan hukum jinayat dalam rentang waktu yang panjang, sehingga produk hukum yang muncul mengalami perubahan konsep dan menghilangkan substansi yang diinginkan dalam pemberlakuan hukum syariat Islam. Pergeseran substansi hukum menimbulkan penafsiran yang beragam terhadap implementasi penegakan hukum, menyebabkan terjadinya disharmoni dalam sistem penegakan hukum dan perangkat hukum tidak bekerjanya secara optimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya peradilan jalanan, persekusi terhadap pelaku maupun korban jarimah dan adanya kriminalisasi terhadap penegak hukum. Oleh karena itu untuk tercapainya keberhasilan penegakan hukum yang dapat mewujudkan cita hukum (rechtsidee) dilakukan harmonisasi terhadap substansi dan struktur hukum, agar terciptanya sistem penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan bekerjanya setiap komponen dalam penegakan hukum melalui: pertama, revisi substansi qanun yang tidak selaras dalam penegakan hukum dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Kedua, redistribusi kewenangan institusi peradilan dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, reorganisasi lembaga Wilayatul Hisbah menjadi institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan dan kemandirian, serta menempatkannya sebagai poros utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah, yang mendorong terciptanya keterpaduan sistem dalam penegakan hukum jinayat.