Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 21-40 of 107
-
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ... -
IMPLIKASI PERGESERAN PEMAKNAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-10)Konstruksi pergeseran gagasan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai akibat dari perubahan Undang–Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota 30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... -
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20) -
INTERELASI PARA PIHAK DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-03)Fokus dalam penelitian mengenai pengadaan barang dan atau jasa secara eletronik, dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga belum mampu mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan ... -
JUDICIAL ACTIVISM OLEH HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-12-01)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan urgensi penerapan judicial activism serta menemukan model judicial activism yang ideal bagi hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ada tiga ... -
KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-22)Kekuasaan kehakiman sebagai rangkaian sistem penegakan hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan penvujudan dari prinsip the rule of law atau negara hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi negara. ... -
KEBEBASAN BERAKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-19)Hukum Islam memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang, yakni kebebasan membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, secara umum hukum ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SINKRONISASI HUKUM PIDANA LOKAL DENGAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan Daerah ... -
KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-29) -
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-31)Penelitian ini bertujuan: pertama, mengkaji politik hukum kedudukan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pasca Reformasi. Kedua, menganalisis implikasi yuridis terbitnya Putusan MK 128/PUU-XIII/2015 terhadap penyelenggaraan ... -
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan Tata ... -
KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ... -
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-01-10)Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Calon Hakim Agung, apakah proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi ... -
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ... -
KONSEP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM EKONOMI YANG SESUAI PRINSIP SYARI’AH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-07-05)Prinsip syariah yaitu berprisip hukum islam dalam melaksanakan kegiatan usaha mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, ... -
KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pergeseran Sistem Deklaratif (First to Use) ke dalam Sistem Konstitutif (First to File) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa ... -
KONSISTENSI PENGATURAN PENYERAHAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-24)Penelitian ini bertujuan menjm ab pertanyaan akademis tentang konsistensi pengaturan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dun daerah dalam pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Metode penelitian yang ... -
KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-11-10)Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan? 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata ... -
KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-07)Trading in influence merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi. Kejahatan Trading in influence bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan trading ...